PALANGKA RAYA – Wakil Ketua MPR RI H Mahyudin mengatakan bahwa secara pribadi dirinya turut prihatin atas ditangkapnya beberapa anggota dewan hingga kepala daerah oleh KPK beberapa waktu yang lalu.
Dia menilai, ada kaitan antara pelaksanaan demokrasi langsung yang mahal tersebut dengan ditangkapnya beberapa tokoh politik dan kepala daerah oleh lembaga anti rasuah tersebut.
“Ada kelemahan dalam sistem politik yang harus kita benahi kembali. Terutama dengan semangat pemilihan secara langsung dengan menggunakan suara terbanyak, karena partai politik nampaknya tidak berdaya untuk menyeleksi kader-kader mereka yang duduk di parlemen,” ucapnya, Rabu (12/12/2018) di Palangka Raya.
Menurutnya, saat ini parpol tidak mungkin hanya bisa menempatkan kadernya yang punya kualitas saja dalam bursa pemilihan legislatif, namun tentunya untuk mendapatkan suara harus mendorong kader yang juga punya kualitas, popularitas bahkan yang punya modal sehingga laku di pasaran untuk mencapai kursi legislatif dalam pemilihan legislatif.
Sehingga, lanjut dia, kader partai yang duduk di parlemen tersebut akan mengalami penurunan kualitas hingga akhirnya ada yang melakukan korupsi dan ditangkap oleh KPK.
Padahal menurutnya, parpol adalah merupakan tempat pendidikan politik bagi kader-kader partai sehingga dengan maraknya anggota dewan yang ditangkap baik itu oleh KPK maupun institusi lain tentunya harus menjadi perhatian bagi semua pihak.
“Menjelang pemilu 2019 nanti, kami mengajak masyarakat khususnya yang ada di Kalimantan Tengah untuk tidak terlibat dalam money politic (politik uang) yang mengakibatkan politik berbiaya tinggi dan berujung pada korupsi,” tukas Mahyudin.
(apr/beritasampit.co.id)
Editor : Irfan
