Realisasi Serapan Anggaran Tahun 2019 Diharapkan Sesuai Rencana

256
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Ridwan Manurung.

PALANGKA RAYA – Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) SOPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah digelar pada, Kamis (10/1/2019) di Aula Eka Hapakat lantai III komplek Kantor Gubernur setempat.

Dalam rapat tersebut telah membahas beberapa hal, satu diantaranya melakukan evaluasi realisasi anggaran tahun 2018 yang lalu.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Ridwan Manurung saat diwawancarai oleh beberapa awak media.

Dia mengatakan, ada beberapa Kabupaten di Kalteng khususnya yang realisasi anggarannya tidak tercapai.

“Hal tersebut terjadi karena adanya keterlambatan dari realisasi anggaran, salah satunya ada beberapa kabupaten juga yang tidak melaksanakan APBD Perubahan karena terlambat. Hal tersebut terjadi karena dari Kemendagri RI punya peraturan batas waktu pengajuan APBD Perubahan,” ucap Ridwan.

Baca Juga:   Dukungan Terhadap Yantenglie Masih Besar..Beredar Kabar Ada Demo Tandingan

Lanjut Ridwan, hal tersebut jangan sampai terulang lagi, pasalnya dengan adanya e-planning, e-budjeting atau jenis aplikasi lainnya tentu sistem tersebut harus terkelola dengan baik mesti nantinya akan ada revisi-revisi namun ada baiknya harus dibuat dari awal.

Selain itu, kata dia, adanya transisi pimpinan di 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalteng mungkin juga akan berpengaruh dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), namun siapapun itu kepala daerahnya baik incumbent maupun yang baru harusnya itu tetap jalan dan tidak ada masalah.

Untuk itu, di tahun 2019 ini hendaknya proses penganggaran dan lainnya harus dilaksanakan lebih awal agar target serapan anggaran dapat sesuai dengan apa yang direncanakan.

Selain itu, Ridwan juga meminta baik itu SOPD maupun pemerintah kabupaten/kota agar boleh saja berhati-hati dalam menggunakan anggaran namun jangan sampai hal tersebut menghambat realisasi anggaran itu sendiri. Karena tak ada yang perlu ditakuti asalkan selalu mengikuti koridor aturan dan preseden yang berlaku.

Baca Juga:   AHY Dijadwalkan Datang ke Palangka Raya, Ini Agendanya?

“Semua diikuti saja, kalau tidak bisa ya bilang tidak bisa,” ujar Ridwan.

Salah satu contohnya adalah saat melakukan lelang yakni dalam penyiapan dokumen, semuanya sudah tersedia bahkan spesifikasi teknis pun juga tersedia. Kecuali untuk proyek yang bernilai seni, kalau untuk proyek biasa seperti pembuatan jalan jangan yang aneh-aneh dalam spesifikasi teknisnya.

Sehingga disitulah pentingnya konsultan dan rekanan yang harus siap serta profesional dalam pelaksanaan realisasi pelaksanaan agar dapat mengetahui mana mitra kerja yang benar-benar bisa diandalkan.

(apr/beritasampit.co.id)

Editor : Irfan

Komentar Facebook

comments