KATINGAN – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Napa J Awat menentang segala bentuk pelanggaran pemilu, termasuk penggunaan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dalam demokrasi. Karena menurutnya, pembiaran permasalahan sara dapat menghilangkan kondusifitas.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan kala menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Desa Tumbang Banjang, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Kalteng, belum lama ini (21/1/2019.
“Jangan jadikan sara sebagai alat politik, termasuk ujaran kebencian, berita palsu dan hoax. Ini kalau kita biarkan bisa pecah bangsa kita ini. Kalau bangsa kita sudah pecah, demokrasi kita hancur,” tegas Napa dalam sosialisasi yang dihadiri tokoh dan masyarakat desa setempat.
Napa menjelaskan, Pancasila mendorong agar segenap warga negara mengedepankan semangat toleransi antar sesama. Karenanya ia berharap agar semangat toleransi ini terus menerus dipromosikan, khususnya oleh generasi milenial yang gemar menggunakan media sosial.
“Termasuk para pemuka agama, cerdik pandai, generasi milenial, tokoh masyarakat dan semua harus bergandengan tangan untuk menjaga agar Pemilu 2019 berjalan dengan kondusif. Kalau tidak mampu membuat postingan yang berbau toleransi, minimal kita tidak terpengaruh dengan berita-berita sesat di medsos apalagi menyebarluaskannya,” ucapnya.
Upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi lainnya, lanjut anggota komite I DPD RI itu, dengan menyelesaikan persoalan penduduk yang belum memiliki KTP Elektronik atau e-KTP.
“Karena sesuai aturan penduduk yang tidak bisa menunjukkan e-KTP tidak bisa memberikan hak suaranya di Pemilu 2019. Kalau seandainya Kemendagri merasa bahwa yang belum punya e-KTP tidak bisa tercapai sebelum hari H pemilu, saya selaku anggota DPD berharap ada aturan khusus untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya.
Pria kelahiran Tumbang Sanamang ini berharap agar Pemilu 2019 yang berkualitas dapat terwujud dengan sejuk, aman, damai, jujur dan menyenangkan, jauh dari fitnah dan perpecahan.
“Sama-sama kita doakan Pemilu 2019 berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Khusus di Kalimantan Tengah nanti kita sampaikan kepada KPU Pusat bahwa persoalan distribusi logistik di kawasan terpencil hendaknya menjadi perhatian khusus, agar hak warga negara yang ada di daerah-daerah tersebut tetap bisa tersalurkan dengan baik dan tepat waktu,” tutup Napa.
(rilis DPD RI/irfan/beritasampit.co.id)
