Sarjon Nilai, Investor Kurang Peduli Pada Masyarakat

    Editor: A Uga Gara

    SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Sarjon menilai, investor baik yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan kurang peduli terhadap kepentingan masyarakat sekitar. Khususnya di daerah pemilihan (Dapil) V Kotawaringin Timur.

    Menurutnya, Utara Kotim merupakan daerah paling banyak investor tambang dan perkebunan menanamkan investasinya. Namun tidak berbading lurus dengan kemajuan pembangunan ekonomi dan infrastruktur diwilayah tersebut.

    Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur dari Daerah Pemilihan V ini berharap kesadaran dari pihak perusaan dalam membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomkan dan pembangunan infrastruk di wilayah tersebut.

    “Tidak usah saya panjang lebar, perusahaan perkebunan kelapa sawit saja contohnya, dan juga industri perkayuan ada, kita minta mereka memperhatikan sedikit saja, turut memperbaiki jalan-jalan yang mereka lintasi setiap operasionalnya sehari-hari, jangan bebankan terus ke pemerintah dan masyarakat,” Tukasnya Rabu (6/2/2019).

    Dia juga menjelaskan selama ini kerusakan jalan dan minimnya perhatian dari pihak perusahaan ini dalam memenuhi falsilitas kepada masyarakat sesuai dengan amanah undang-undang dan aturan yang ada berkaitan dengan ADRT perusahaan itu sendiri belum maksimal dilakukan.

    “Masyarakat tidak minta cuma-cuma, tetapi itu kewajiban perusahaan yang harus di pertanggungjawabkan kepada masyarakat, jadi apapun kebutuhan masyarakat selagi sesuai dengan aturan seharusnya wajib di penuhi oleh pihak investor karena sudah diamanatkan oleh aturan yang berlaku,” Lanjutnya.

    Legislator Partai Golkar ini juga mengharapkan agar pemerintah daerah selaku pihak eksekutif yang bisa memberikan kebijakan dan juga kepastian secara hukum, memperhatikan permasalahan yang sering terjadi di daerah Utara Kotim tersebut.

    “Banyak masalah yang dihadapi masuarakat tapi mereka berjalan sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah daerah, kami di kursi DPR juga sudah sering mengingatkan bahkan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil RDP biasanya terkait permasalahan yang dihadapi masusrakat namun eksekusinya tetap kembali kepada pihak eksekutif,” Tutupnya.

    (drm/beritasampit.co.id)