Editor: A Uga Gara
JAKARTA— Pakar Energi dan Kelistrikan Ali Herman Ibrahim menyampaikan bahwa untuk mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional itu seharusnya menciptakan energi yang handal, cukup dan berkelanjutan untuk pembangunan Nasional dan kehidupan yang lebih layak bagi rakyat Indonesia.
Namun, menurut Ali, keadaan dan ketersediaan energi Nasional di pemerintahan Jokowi-JK saat ini ditandai dengan banyak permasalahan yang menyangkut dengan Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquified Petroleum Gas (LPG), listrik dan Gas Alam.
“Empat tahun terakhir pemerintah Joko Widodo selalu bermasalah dari BBM naik-turun, gas Elpiji kecil pun bahkan impor, kita bayarnya mahal sekali,” ujar Ali di Jakarta, Jumat, (7/2/2019).
Bukan hanya itu, Ali menuturkan pengelolaan dan penyediaan BBM, LPG dan listrik juga masih dibantu dana Anggaran Pendapatan Belannja Negara (APBN) dengan jumlah yang sangat signifikan.
Bahkan, saat ini juga, kata Ali, lebih dari separuh penyediaan BBM dan LPG masih impor dari luar. Padahal, ketersediaan gas alam dalam negeri cukup banyak, tapi keluhan kekurangan pasokan sering terjadi di Sumatera Utara, Jawa Barat dan Sumatera Selatan.
“Karena turun naik kecukupan pasokan listrik, keluhan atas tarif dan berkaitan dengan isu Inefisiensi, fluktuasi harga batubara produksi dalam negeri untuk keperluan listrik mengganggu kestabilan pengusahaan kelistrikan Nasional,” beber Ali.
Mesti begitu, kedepannya kedaulatan energi dapat terwujud, mestinya beban ketergantungan impor (BBM dan LPG) dapat dihilangkan. “Sehingga dalam hal ini harus ada terobosan untuk mengurangi pemakaian BBM dan Elpiji dengan elektrifikasi angkutan, konversi BBM ke Gas, dan mobil listrik,” cetus dia.
Untuk itu, Ali berharap pemerintah akan datang, sektor energi listrik harus dikelola dengan serius untuk diandalkan menjadi pendorong industri nasional.
Selain itu, pemerintah juga harus melakukan audit pengelolaan Gas Negara dan solusi untuk menjamin kepentingan ketersediaan energi dalam negeri. Dan audit sektor kelistrikan mencakup ketersediaan bahan bakar dan pengadaan pembangkit, perencanaan untuk menghilangkan Inefisiensi serta dapat membantu rasionalisasi tarif.
“Saya berharap, BBM, listrik, Batubara, Gas Alam, LPG dan Energi Terbarukan perlu diatur, agar korelasi substitutive positif, sehingga kedaulatan energi kita bertambah kuat,” tandas Ali Herman Ibrahim.
(dis/beritasampit.co.id)
