“Secara gepolitik jelas ini tidak menguntungkan bagi Suku-suku Dayak. Secara ekonomi, sosial dan budaya pasti ada efek negatifnya. Perpindahan penduduk asing ke tanah Dayak secara besar-besaran dapat dikatakan ‘AGRESI VERBAL’ yang pada saatnya akan menimbulkan permusuhan yang bersifat penyerangan fisik ataupun psikis…
SEKITAR dua pekan lalu, Provinsi Kalimantan Tengah diguncang ‘gempa’. Tentu bukan gempa tektonik. Tapi ‘getarannya’ hingga sampai kebelahan Bumi Bagian Selatan (BBS) lewat dunia maya.
Menurut laporan media massa dan media sosial (medsos), pusat gempa tersebut berada dititik koordinat dimana Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Tengah berdiri.
Gempa disebabkan dari pernyataan kontroversi Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Tengah, Rivianus Syahril Tarigan. Media massa menuliskan ‘Kalteng Perlu Transmigrans 1,4 juta Jiwa’. Dan kemudian dibantahnya sendiri oleh Kadis Nakertrans.
Pernyataan Rivianus tersebut ‘memantik api’ pertentangan dari kelompok-kelompok masyarakat. Salah satunya kelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Dayak Bersatu.
Pernyataan kontroversial Kadis Nakertrans itu sempat menjadi trending topik di medsos. Kemudian diklarifikasi melalui konferensin pers. Dalam klarifikasinya, Revianus menuding media massa salah mengutip. Menurut dia yang benar adalah 1,4 juta peluang kerja.
Padahal Fordayak sudah ancang-ancang turun kejalan memprotes kebijakan Dinsnakertrans tersebut. Namun urung dilaksanakan setelah bertemu dan mendapat penjelasan langsung dari Kadis Nakertrans.
Paska pertemuan, kalteng.antaranews.com menulis judul ‘Fordayak dukung pembukaan program 1,4 juta lapangan kerja di Kalteng’, Minggu (17/2/2019). Ketua Fordayak Bambang Irawan dalam penjelasannya, pihaknya membatalkan aksi setelah mendapatkan klarifikasi dari Disnakertrans.
Menurut dia, 1,4 juta tersebut bukan merupakan perpindahan penduduk, melainkan jumlah peluang atau lapangan kerja dari program food estate yang dilaksanakan pemerintah.
Klarifikasi dari Disnaketrans Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian di pertegas oleh Fordayak tersebut, mengundang pertanyaan besar dari kalangan masyarakat.
Salah satunya pertanyaan datang dari Prof Dr Danes Jaya Negara melalui akun facebook @Dennis Latoenda. “Apa rumus matematika dan estimasi statistika yang di gunakan sehingga bisa ketemu angka 1,4 juta peluang kerja di Kalteng…..??” tulis sang Profesor.
Pertanyaan dari Guru Besar Universitas Palangka Raya (UPR) tersebut bukannya tidak berdasar. Karena yang disebut disitu ‘PELUANG KERJA’. Mungkin hanya Disnakertrans Provinsi Kalimantan Tengah yang bisa menjawab.
Andaikanpun terciptanya 1,4 juta peluang kerja. Jumlah yang tidak sedikit dan akan banyak menampung tenaga kerja. Kalau dihitung 1 peluang kerja mempekerjakan 1 orang. Maka dibutuhkan 1,4 juta tenaga kerja.
Lalu bagaimana kalau 1 peluang kerja mempekerjakan lebih dari 1 orang. Misalnya 2 atau 3 orang tenaga kerja, maka ada 2,8-4,2 juta tenaga kerja yang bekerja di 1,4 juta peluang kerja yang tersedia di Kalimantan Tengah.
Jumlah tersebut jauh lebih besar dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah. Data BPS menyebutkan, jumlah penduduk Kalimantan Tengah hingga 2017 lalu tercatat sebanyak 2.605.274 jiwa.
Dari 2.605.274 jiwa jumlah penduduk Kalimantan Tengah tersebut, BPS mencatat hingga bulan Agustus 2018 angka pengangguran di Kalimantan Tengah hanya sebanyak 54 ribu lebih. Lalu untuk siapa 1,4 juta peluang kerja? Bukan kah Kalimantan Tengah hanya butuh 54 ribu saja.
Jika betdasar perhitungan 1 peluang kerja mempekerjakan 1 orang tenaga kerja. Apakah mungkin penduduk Kalimantan Tengah yang sudah memiliki pekerjaan dialihkan untuk memenuhi target 1,4 juta. Tentu tidak mungkin. Kecuali mendatangkan tenega kerja dari luar.
Jika hal itu terjadi, maka secara otomatis ada perpindahan penduduk dari luar ke Kalimantan Tengah. Lalu pekerjaan semacam apa yang tersedia di Kalimantan Tengah?. Disnakertrans Kalimantan Tengah mengatakan bukan Tranmigrasi tetapi Program Food Estate sebagai solusi membuka peluang kerja.
Menurut literatur yang saya baca, Food Estate merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas.
Jika demikian, artinya bakal ada pembukaan lahan secara besar-besaran di Kalimantan Tengah. Kalau masing-masing 1 hektare dikelola 1 orang tenaga kerja atau kepala keluarga (KK) maka ada 1,4 juta lahan yang dibuka bahkan lebih.
Jika dihitung per KK 4 orang (suami,istri dan dua anak) maka ada 4 orang menempati 1 hektar lahan Food Estate. Kalau 4 orang dikalikan 1,4 juta lahan yang dibuka, maka ada 5,6 juta penduduk dari luar masuk di Kalimantan Tengah melalui Program Food Estate.
Lalu apa bedanya dengan Program Transmigrasi. Jika dalam pelaksanaan Program Food Estate sama-sama terjadi perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Bukankah dalam konsepnya Food Estate terintegrasi dengan Program Transmigrasi.
Secara gepolitik jelas ini tidak menguntungkan bagi Suku-suku Dayak. Secara ekonomi, sosial dan budaya pasti ada efek negatifnya. Apakah itu transmigrasi atau food estate, karena kedua-duanya melakukan perpindahan penduduk asing ke tanah Dayak secara besar-besaran. Ini dapat dikatakan ‘AGRESI VERBAL’ yang pada saatnya nanti akan menimbulkan permusuhan yang bersifat penyerangan fisik ataupun psikis.
Tanda-tanda perpindahan prnduduk luar secara besar-besaran ke Kalimantan Tengah sudah terang terlihat. Untuk mendukung Program Food Estate, Disnakertrans Provinsi Kalimantan Tengah telah mencabut Moratorium Transmigrasi. Artinya bakal ada pembukaan lahan dan perpindahan penduduk secara besar-besaran dalam rangka mendukung Program Food Estate nantinya.
Pertanyaan besarnya, dimanakah letak kesalahannya, sehingga media massa harus dipersalahkan ketika menulis ‘Kalteng Perlu Transmigrans 1,4 juta Jiwa’. Jika disebutkan 1,4 juta peluang kerja, maka ada 1-5 juta penduduk luar masuk ke Kalimantan Tengah dalam kurun waktu yang singkat. (redaksi)
