Editor: Irfan
KUALA KURUN – Guna memperlancar distribusi logistik Pemilu Serentak 2019. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di daerah setempat telah menyepakati pembenahan jalan antar desa dan antar kecamatan.
Namun sebulan jelang pencoblosan, sejumlah ruas jalan terpantau masih banyak yang rusak, terutama di wilayah dapil II dan III.
Ketua DPRD Gunung Mas H Gumer meminta agar semua pihak perusahaan secepatnya menjalankan perbaikan jalan sesuai perjanjian yang disepakati dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Januari 2019 lalu.
“Kesepakatan itu sudah dibubuhi tanda tangan semua pimpinan PBS, namun sampai saat ini jalan yang akan diperbaiki besama Dinas PU untuk menyelesaikan ruas-ruas yang dianggap rawan atau parah,” jelasnya, Rabu (6/3/2019).
Perjanjian itu telah mengatur pembagian masing-masing ruas jalan yang akan dibenahi pihak perusahaan. Yakni jalan mulai Desa Tumbang Miri – Marikaoi sepanjang 19 kilometer, Tumbang Miri – Maraya sejauh 10 kilometer dan ruas jalan Maraya – Tumbang Anaoi 16,8 kilometer dikerjakan oleh PT KAP, PT KHL, dan PT JJU.
“Dari Tumbang Anoi – Mahuroi sepanjang 7 kilometer ditangani PT. KSK bersama PT Dwima Group. Dari tiga kecamatan yaitu Kahayan Utara, Miri Manasa, dan Damang Batu sampai saat ini belum sama sekali dikerjakan oleh kelima perusahan tersebut,” tegas Gumer.
Padahal, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, tujuan pembenahan jalan yang melibatkan pihak perusahaan itu guna melancarkan distribusi logistik pemilu.
“Jadi kami berharap, sebelum pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada Rabu, 17 April nanti jalan tersebut sudah rampung dikerjakan,” ujarnya.
Dirinya mengimbau, kepada semua perusahan yang terlibat agar menjalankan tangungjawabnya dengan serius dan sepenuh hati.
“Daerah kerja dan lokasi sudah ditentukan, saya harap segera laksanakan kesepakatan. Jangan sampai nanti, pendistribusian maupun pengambilan logistik pemilu nantinya terkendala jalan rusak,” cetus Ketua DPRD ini.
Menurut Gumer, pembenahan jalan itu bukan cuma untuk kepentingan Pemkab Gunung Mas saja, namun demi kepentingan Pemilu secara nasional. Sebab, satu saja TPS bermasalah maka akan berpengaruh secara keseluruhan.
“Saya berharap, PBS termasuk Dinas PU agar segera merealisasikan kesepakatan yang sudah disepakati bersama,” pintanya.
(adn/beritasampit.co.id)
