Editor: Irfan
KASONGAN – Sebagai salah satu sinergitas program Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencanangan bebas prostitusi, komunitas terpencil, bebas pasung, bebas anak jalanan di semua daerah pada tahun 2019.
Terkait hal itu Pemerintah Kabupaten Katingan benar-benar serius menjalankan program Provinsi tersebut. Ini pun dibuktikan Pemkab Katingan dengan berkunjungan ke Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur guna belajar dan mengetahui mengenai kondisi dan pelaksanaan pembubaran eks lokalisasi prostitusi Dolly di Kota Surabaya.
Studi banding ini dipimpin Wakil Bupati Sunardi NT Litang didampingi Asisten 3 Setda Katingan, perwakilan Dinas Sosial Kalteng, Kepala Dinas Transmigrasi Katingan, Kepala Satpol PP, Kabid Perkim dan sejumlah wartawan
Kunjungan mereka itu pun disambut hangat Sekda Kota Surabaya Ir Gunawan beserta jajarannya.
“Maksud dan kedatangan kami dari Pemerintah Kabupaten Katingan untuk datang ke Kota Surabaya ini salah satunya dalam rangka studi banding terkait keberhasilan pembubaran eks lokalisasi prostitusi dolly di Kota Surabaya,” terang Sunardi.
Karena, kata Sunardi, ini juga menyangkut sinergitas program Pemprov Kalteng tentang pencanangan bebas lokalisasi prostitusi salah satunya di Kabupaten Katingan.
“Oleh sebab itulah, kami perlu belajar kepada pemerintah Kota Surabaya yang sudah berhasil membubarkan eks lokalisasi prostitusi Dolly, karena dalam memindahkan masyarakat itu tidak mudah,” ucapnya.
Lanjutnya, mungkin di Kabupaten Katingan jumlah masyarakat yang terkait lokalisasi prostitusi tidak banyak dari dari eks Prostitusi Dolly di Surabaya. Namun sebelum melakukan pembebasan itu, pihaknya harus mempunyai dasar yang sama di Kabupaten Katingan.
Sementara, Walikota Surabaya Risma, melalui Sekda Surabaya Ir Gunawan mengatakan, di Kota Surabaya cukup banyak tempat lokalisasi sebelumnya dilakukan penutupan.
Diantaranya, seperti Dupak Bangunsari, waktu deklarasi penutupan pada 31 desember 2012, dengan wanita tuna susila (wts) sebanyak 153, dan mucikari sebanyak 3.
Tambak Asri waktu deklarasi penutupan pada 28 April 2018, dengan wts sebanyak 354, dan mucikari 96. Klakah Rejo, waktu deklarasi penutupan pada 25 Agustus 2013, wts 191 dan mucikari 69.
Kemudian Sememi, waktu deklarasi penutupan pada 22 desember 2013, dengan wts sebanyak 95 dan mucikari 23. Jarak, waktu deklarasi penutupan pada 18 juni 2014, jumlah wts sebanyak 630, mucikari 66, terakhir Dolly, waktu deklarasi penutupan pada 18 juni 2014 dengan wts sebanyak 1670 dan mucikari 301.
“Dari hasil penutupan lokalisasi itu tidak mudah karena banyak penolakan dari tempat itu. Maka kita harus melakukan pendekatan atau bekerjasama dengan para ulama, Muhammadiyah, NU, pihak kepolisian, dan tokoh masyarakat sekitar, serta pihak terkait lainya. Sehingga, dengan tekad bolat kami untuk dilakukan penertiban dan penutupan serta pemulangan masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, Gunawan mengatakan sebelum melakukan pembubaran lokalisasi prostitusi itu tidak hanya selesai disitu saja. Pihaknya kemudian melakukan pendataan dan ditawarkan untuk bersedia pulang serta diberikan dana kompessi.
“Kemudian dengan pendekatan dan berhasil dibubarkan, pemerintah Kota Surabaya memberikan pasilitas pelatihan warga tentang pembuatan sepatu, batik dolly, sablon dolly. Ini salah satu untuk meningkatkan kualitas barang dan pemenuhan pangsa pasar dan lain-lainnya,” ujarnya.
Tambah dia dia, pemerintah Surabaya juga berikan permakanan gratis kepada masyarakat, sekolah gratis SD sampai SMP, 5 persen kurang mampu diterima tanpa tes, pendisikan untuk semua (termasuk penyandang disabilitas) dan pemberikan bantuan tempat olahraga.
(ar/beritaaampit.co.id)
