Wabup Buka Rakor Bidang Kepegawaian dan Diklat Se-Kalteng

337
Keterangan Foto : ENN/BS – Wabup Sukamara, Ahmadi saat memukul Gong tanda dimulainya Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian dan Diklat Se-Kalimantan Tengah.

SUKAMARA – Wakil Bupati Sukamara, H Ahmadi membuka secara langsung Rapat Koordiasi Bidang Kepegawaian dan Diklat Se-Kaliantan Tengah di Aula Kantor Bupati, Kamis (21/3/2019).

Saat membuka mantan Sekertaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu mengatakan bahwa rakor tersebut mempunyai maksud dan tujuan yaitu meningkatkan pemahaman serta penyamaan persepsi terhadap regulasi tata kelola kepegawaian dan kediklatan aparatur sipil negara.

Selain itu, Ahmadi juga menerangkan bahwa rakor Bidang Kepegawaian dan Diklat Se-Kalimantan juga untuk meningkatkan kemampuan serta mengoptimalkan sumber daya dalam melaksanakan teknis administrasi kepegawaian dan kediklatan, untuk menjamin objektivitas pembinaan pada masing-masing pegawai.

Baca Juga:   Polres Sukamara Akan Bentuk Satgas Bansos

“Kami ucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, telah mempercayai Sukamara sebagai tuan rumah rakor Bidang Kepegawaian dan Diklat ini,” ucap Ahmadi, usai membuka acara.

Ahmadi mengharapkan dengan rakor tersebut akan meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. kabupaten sukamara sebagai ruang pembelajaran bagi aparatur negara untuk menumbuh kembangkan kemampuannya.

“Harapannya rakor ini akan membuahkan hasil atau kesepakatan yang brilian yang nanti akan direkomendasikan kepada pemerintah provinsi dan dilanjutkan ke pemerintah pusat. Dengan harapan ada respon yang baik untuk menindaklanjuti hasil dari rakor ini,” kata Ahmadi.

Baca Juga:   226 Siswa SMK Di Sukamara Ikuti UNBK

“Birokrasi di Kabupaten Sukamara harus menjadi wahana pengembangan diri para aparatur negara agar semakin produktif, profesional, melayani dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. aparatur negara juga mampu mewujudkan tata pemerintah yang kolaboratif, inklusif dan terbuka. masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat namun juga dilibatkan dalam proses penyusunan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan,” tukas Ahmadi.

(enn/beritasampit.co.id)

Komentar Facebook

comments