PANGKALAN BUN – Penyebab ketidaksinkronnya harga antara pabrik kelapa sawit (PKS) dengan harga yang dipatok Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) sudah saatnya ada jalan keluarnya. Yakni Pemkab Kobar harus mempertemukan para Petani dan pihak PKS. Pemkab Kobar sendiri sebagai mediator dan penengah.
Demikian diungkapkan Sutiyana, selaku Ketua KUD Tani Subur Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kobar saat dikonfirmasi beritasampit.co.id melalui telepon selulernya, Sabtu (23/3/2019).
“Pemerintah daerah kami nilai tidak bisa mempertemukan antara petani sawit baik plasma maupun petani swadaya dengan pihak perusahaan, sehingga PKS selalu mengabaikan harga yang telah dipatok oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Jadi kata Sutiyana, tujuan Pemkab Kobar mempertemukan para Petani dan PKS agar harga TBS milik para petani yang dibeli PKS harganya stabil, tidak merugikan para petani.
Lanjut dia, yang sering dikatakan pihak PKS kepada para petani saat mematok harga TBS karena alasannya nilai jual Crude Palm Oil (CPO) sedang menurun.
“Apalagi saat petani panen raya, PKS pun langsung mematok harga yang tidak seimbang.Sehingga para petani merugi, ruginya saat TBS jauh-jauh diangkut truk kemudian harga TBS anjlok, daripada kembali ke rumah dan busuk terpaksa TBS dijual dengan harga murah ke PKS meski hasilnya tidak sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh petani baik pemupukan maupun perawatan rutin dan biaya panen,” ungkap Sutiyana.
Ditambahkan Sutiyana, karena Pemkab kobar belum menggandeng pihak perusahaan dengan petani, sehingga akan selamanya nasib petani sawit ini tidak mengalami perubahan.
“Harapan kami Pemkab Kobar harus bisa memfasilitasi kami untuk menggelar pertemuan agar ada kesamaan harga TBS dan secara otomatis kesejahteraan petani sawit pun akan terdongkrak,” terang Sutiyana.
(man/beritasampit.co.id)
