Presiden ke Kalimantan Benarkah Meninjau Kesiapan Pemindahan Ibu Kota?

1253
Istimewa

Berita Sampit.co.id – Kunjungan Presiden RI Joko Widodo di Kalimantan Timur dilanjutkan ke Kalimantan Tengah menarik perhatian publik, lantaran isu pemindahan Ibu kota negara di luar pulau jawa ramai menjadi perbincangan.

Kunjungan ke pulau Kalimantan benarkah meninjau kesiapan pemindahan ibu kota? Pasalnya rami beredar beberapa Provinsi di Kalimantan menyatakan kesiapan diri.

Presiden menilai, kondisi infrastruktur di Kalimantan Timur mendukung pemindahan Ibu Kota Negara RI yang saat ini berada di Jakarta meski masih perlu kajian dari aspek lainnya.

Presiden Jokowi menyebutkan di Kaltim sudah ada infrastruktur berupa bandara internasional, pelabuhan laut, dan tol.

“Artinya, itu akan menghemat banyak biaya,” kata Jokowi ketika meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (7/5/2019), seperti dikutip Kompas.com.

Namun, kata Presiden, kajian tidak hanya urusan infrastruktur, tetapi juga sosiologisnya dan sosiopolitiknya yang perlu dipertajam.

“Selain itu, urusan lingkungan, pemenuhan kebutuhan air seperti apa, juga dari sisi kebencanaan seperti apa, entah banjir, gempa bumi atau lainnya,” katanya.

Baca Juga:   Faridawaty: Calon Nasdem Untuk Pilkada Seruyan Masih Disurvei. Siapa Mereka..?

Kawasan Bukit Soeharto merupakan salah satu lokasi yang diusulkan sebagai lokasi pemindahan Ibu Kota.

Meski demikian, Kalimantan Tengah (Kalteng) juga menyatakan kesiapan menjadi wadah alternatif pemindahan ibu kota. Bahkan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, menyediakan dua kandidat lokasi untuk calon ibu kota baru.

Pertama, pemprov Kalteng menyiapkan Kabupaten Katingan dengan lahan seluas 120.000 hektare. Kedua, Kabupaten Gunung Mas dengan ketersediaan lahan 121.000 hektare.

Sebenarnya, Palangka Raya termasuk dalam kandidat ibu kota baru dengan ketersediaan lahan seluas 66.000 hektare.

Namun, Sugianto mengutamakan dua kandidat utama, yakni Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas. Pasalnya, Palangka Raya dianggap sudah tidak layak untuk calon ibu kota baru. Penduduknya sudah cukup padat dan sudah terlalu banyak pembangunan.

“Palangka Raya dipilih karena historis dari keinginan Bung Karno dulu. Tapi sudah nggak fleksibel. Sudah banyak penduduk dan banyak pembangunan,” jelas Sugianto.

Baca Juga:   ​WOW...Sangat Menegangkan, Yansen Binti Dikawal Mobil Lapis Baja dan Brimob

Untuk total ketersediaan lahan di Kalteng, pemprov menyiapkan lahan seluas 300.000-500.000 hektare demi cegah kepadatan penduduk nantinya.

“Kata Pak Menteri membutuhkan 40.000 hektare. Tapi saya siapkan 300.000-500.000 hektare. Jadi lahan ini bukan hanya untuk 50 tahun ke depan, tapi seterusnya. Karena pasti akan terjadi kepadatan penduduk nanti,” jelas Sugianto. Dikutip melalui detikfinance. Senin, 06/05/2019.

Kepala Negara menyebutkan isu besar pemindahan Ibu Kota sudah dimulai sejak era Bung Karno yang merupakan presiden pertama RI.

“Presiden berikutnya juga ada misi untuk memindahkan Ibu Kota RI,” katanya.

Sebagai negara besar, kata Presiden, Indonesia ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa.

“Ya, ini menatap ke depan ke arah negara maju,” katanya dikutip dalam kompas.com.

Presiden Jokowi, malam ini berada di Palangka Raya (Kalteng) rencananya akan mengunjungi dua Kabupaten di Kalteng yaitu Gunung Mas, dan Katingan.

(Lna.Beritasampit.co.id)