OKP Bisa Tagih Program Kepemudaan di Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan

307
Ilustrasi

JAKARTA – Perpres Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 Juli 2017 terus dibahas dalam tahap implementasi.

Dalam Perpres tersebut, mengatur tentang koordinasi lintas sektor baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk menyelenggarakan pelayananan kepemudaan.

Dengan program lintas sektor yang berjalan maksimal, pembangunan kepemudaan yang ditargetkan pemerintah dapat tercapai. Dengan Perpres 66/2017 ini, kepemudaan bisa menagih kementerian/lembaga di luar Kemenpora terkait program kepemudaan.

Menpora Imam Nahrawi didampingi Deputi Pengembangan Pemuda Asrorun Niam Sholeh dan Sesdep Pemberdayaan Pemuda Esa Sukmawijaya hari Kamis (16/5) pagi memimpin Rapat Anggota Pelaksana Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Ruang Rapat lantai 3 Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta.

Menpora selaku Ketua Pelaksana rapat berharap implementasi konkret dari Perpres No.66/2017 tentang Pembangunan Kepemudaan yang telah berjalan baik.

“Secara kuantitatif jumlah anak muda Indonesia adalah 63 juta (BPS 2018) angka ini sangat produktif dan strategis menentukan arah perjalanan bangsa kedepan dan para pemuda ini harus dibekali dengan hal-hal berkualitas,” kataMenpora.

Baca Juga:   Raja Salman Temui Para Ulama dan Tokoh Islam Indonesia

Menurutnya, melalui Perpres itu tanggung jawab pelayanan kepemudaan tidak semata-mata ada di Kemenpora, melainkan kementerian/lembaga lain dapat untuk bekerja bersama-sama.

“Melalui Perpres ini Kemenpora memang menjadi Leading Sector tetapi dalam hal pelayanan alhamdulillah kita bisa bekerja bersama-sama dan bersama merumuskan angka-angka kualitatif anggaran untuk sektor kepemudaan ini,” lanjutnya.

“Semoga menyemangati para pemuda bahwa pemerintah menjadikan pemuda ujung tombak masa depan bangsa, rapat ini akan disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah (Wapres dan Menko PMK) untuk dibahas di tingkat menteri lebih lanjut,” tambahnya.

Secara kualitatif lanjut Menpora, pemuda juga menjadi figur nasional dan internasional sekaligus menjadi penggerak ekonomi kreatif tapi ada permasalahan yang perlu upaya kontret agar kesenjangan daya serap pendidikan, karakter, jatidiri, kesehatan, keluhan, pengangguran dan partisipasi pemuda di organisasi kepemudaan bisa teratasi.

Baca Juga:   FORHATI Perjuangkan Sanksi LGBT Masuk ke UU KUHP

“Rapat ini sangat strategis kata kuncinya adalah kolaborasi, tanpa kolaborasi tidak ada prestasi, hal yang sama yang terus digaungkan Presiden seperti suksesnya Asian Games 2018 lalu,” kata Menpora sekaligus menegaskan pentingnya tindaklanjut dari rapat strategis ini.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Asrorun Niam Sholeh melaporkan Perpres 66/2017 mengamanahkan untuk sinergi dan koordinasi lintas sektoral penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, salah satu wujudnya pelaksaan rapat pagi ini.

“Perkembangan Perpres itu seperti workshop dan rapat teknis yang melibatkan K/L dalam upaya sosialisasi Perpres baik di pusat dan daerah. Turunan Perpres itu ada Permenpora dan Kepmenpora, juga meluncurkan pilot project pengembangan kewirausahaan pemuda di Kabupaten Tegal, Jateng 2019, isu Kepramukaan, rencana aksi nasional 2019-2024 serta Pokja koordinasi lintas sektor,” katanya.

Rapat lintas sektor ini dihadiri perwakilan dari beberapa kementerian/lembaga antara lain Kemenko PMK, Bappenas, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenpar, Kemenperin, Kemendagri, Kemendag, Kemensos, Kemenristekdikti dan Kemenaker.

(Sumber : Tribunnews.com)