PD KMHDI Kalteng Tolak Aksi People Power

2207
Ketua PD KMHDI Provinsi Kalteng, Handi Wijaya

Editor: Akhiruddin

PALANGKA RAYA – Pemilu Serentak 2019 yang dilaksanakan pada hari rabu, 17 april 2019 sudah selesai. Seluruh masyarakat Indonesia sudah memberikan haknya untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR-RI, DPD, serta presiden dan wakil presiden.

Pemilu memang sudah selesai, tetapi permasalahan bangsa ini masih bermunculan terkait pelaksanaan pemilu, apalagi isu yang sangat hangat adalah akan adanya aksi People power yang dilakukan pada saat pengumuman pemenang presiden dan wakil presiden 22 Mei 2019.

Ketua Pimpinan Daerah (PD) Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Provinsi Kalteng, Handi Wijaya mengatakan bahwa People Power dalam istilah politik adalah menunjukkan kekuatan gerakan sosial dengan menyertakan otoritas opini akar rumput, yang biasanya berlawanan dengan penguasa.

Baca Juga:   Kantor Pemprov yang Terbakar Tahun Lalu Perlu Dibangun Kembali

“Isu adanya aksi people power yang akan dilakukan oleh beberapa pihak untuk menyikapi hasil pemilu, ini sangat jelas tidak ada kepercayaan terhadap sistem pemerintahan yang ada. kita hidup dalam negara hukum, jika ada kecurangan atau kekeliruan silahkan lakukan prosedur yang sudah ada” ucapnya kepada beritasampit.co.id pada Sabtu (18/5/2019).

Selain itu dia mengatakan bahwa Kalimantan Tengah, Bumi Tambun Bungai bumi Pancasila, jangan pernah terprovokasi dengan isu yang beredar.

“Kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara menentukan pilihan pada 17 April, maka kita percayakan semua kepada KPU, yang bekerja keras untuk menyukseskan Pemilu ini sampai pengumuman hasil 22 Mei 2019” tambah Handi. (apr/beritasampit.co.id)

Baca Juga:   ​Puan Maharani Resmi Jadi Anggota Fatayat NU