Syarat Dilantik, Caleg Wajib Serahkan LHKPN

295
Keterangan foto : IST/BS - Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir Ledie Nussa

Editor : Maulana Kawit

KASONGAN – Hampir dapat dipastikan, siapa-siapa saja yang akan ditetapkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan priode 2019 – 2024 berdasarkan hasil Pleno KPU kabupaten beberapa waktu yang lalu.

Meski pencalegkan telah usia, semua calon legeslatif (Caleg) diwajibkan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemilhan Umum (KPU).

Pasalnya, hal itu merupakan salah satu syarat untuk dilantik menjadi anggota DPRD, Demikian dikatakan Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir Ledie Nussa, Rabu (29/5/2019).

Dengan demikian, Politisi asal PDI Perjuangan Ini, menghimbau kepada semua Caleg, khususnya untuk kader PDI Perjuangan yang mencalonkan dirinya sebagai Celeg beberapa waktu lalu agar menyerahkan LHKPN dimaksud ke KPU Kabupaten Katingan.

Baca Juga:   Terima 5 Buah Raperda, DPRD Katingan Segera di Paripurnakan Dalam Waktu Dekat Menjadi Prolegda Tahun 2018

“Sehingga, ketika namanya termasuk diantara Caleg yang terpilih dan ditetapkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Katingan nantinya dapat dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Katingan priode 2019 – 2024 pada 18 Agustus 2019 nanti,” harapnya.

Sementara, untuk kader PDIP menurutnya ada tujuh orang termasuk dirinya sendiri sudah menyerahkan LHKPN, diantaranya, Supriadi, Marwan Susanto, Amirun, Ramba, Riming dan Dea.

Sedangkan untuk kader dari partai politik (parpol) lain, seperti kader dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan sejumlah parpol lainnya meskipun sudah merupakan kewajiban, namun dirinya tidak punya hak meminta kepada mereka untuk menyerahkan LHKPN dimaksud.

Baca Juga:   Anggota Dewan Ini, Minta Direktur Baru PDAM Katingan Perbaiki Manajemen dan Pelayanan Kepada Pelanggan. Ini Alasannya ?

“Kalau saya sendiri sudah jelas akan menyerahkan LHKPN saya ke KPU Kabupaten Katingan pada hari ini,” aku legislator PDI Perjuangan ini.

Terkait pembatasan waktu (deadline) penyerahakan LHKPN dimaksud menurutnya, tujuh hari setelah penetapan anggota DPRD Kabupaten Katingan dari KPU setempat. Sedangkan waktu penetapannya setelah hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sambil menunggu putusan MK, kami dari PDI Perjuangan sudah menyerahkan LHKPN dimaksud,” aku anggota dewan asal daerah pemilihan (dapil )Katingan III yang meliputi wilayah kecamatan Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Katingan Hulu, Marikit dan Bukit Raya ini.

(ar/beritasampit.co.id)