KUALA KAPUAS – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, beberapa waktu lalu telah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di Jakarta terkait dengan uji KIR atau uji kelayakan kendaraan bermotor.
Menurut Sekretaris Komisi III DPRD Kapuas, H A Zahidi, dalam kunker tersebut diperoleh bahwa uji KIR itu yang diinginkan kementerian bahkan undang-undang tidak lagi menggunakan sistem manual, tetapi memggunakan sistem digital elektronik.
“Jadi kementerian dan perintah undang-undang pengujiannya menggunakan digital elektronik atau komputerisasi, baik berkaitan lampu sein, rem, kelayakan mesin, ban/roda dan lainnya. Dengan sistem digital akan kelihatan fungsi dan kelayakannya, nah itu dalam rangka untuk keselamatan manusia,” ujarnya, belum lama tadi kepada wartawan.
Dalam kesempatan itu, sambung Zahidi, pihak kementerian juga mewanti-wanti siapa saja yang melakukan uji KIR secara manual akan ditutup.
Kemudian perlu dicatat, uji KIR tersebut berkaitan dengan retribusi. Retribusi tidak bisa dilakukan kalau uji KIR tidak dilakukan secara digital.
“Kita berharap ini dapat menjadi perhatian, karena kalau ini dibiarkan sangat sayang sekali. Retribusi hilang, pajak daerah hilang. Kalau dapat, kan berimbas kepada pendapatan daerah,” ucap politisi PAN tersebut.
Zahidi menerangkan bahwa pada tahun 2020 ada Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kemenhub berkaitan dengan uji KIR sistem digital elektronik tersebut.
“Kami Komisi III DPRD Kapuas menyarankan agar DAK tersebut cepat diurus, karena siapa yang cepat mengurus ke pusat dia yang dapat. Hubungi kemenhub bagian darat dan laut,” katanya.
Kemudian Zahidi juga menyarankan kepada Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat agar memantau terus kinerja Dishub, siapa yang mau bekerja silahkan bekerja, siapa yang tidal mau bekerja silahkan mundur.
“Itu saran saya. Kita menginginkan pemerintahan Ben-Nafiah ini bekerja keras. Bekerja, bekerja, dan menghasilkan, kemudian kerja yang efektif,” pungkasnya.
(irfan/beritasampit.co.id)
