Kejari Kotim Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi

163
PELEPASAN IST/BS. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur, Wahyudi saat melepas balon tanda pencanaganan zona integritas bebas korupsi di halaman kantor bersama jajarannya.

Editor : Maulana Kawit

SAMPIT – Kejaksaan Negeri (Kejari), Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), kini tengah mencanangkan Zona Integritas untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/Wilayah Birokrasi Beesih dan Melayani dengan cara melakukan reformasi birokrasi, khsususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kepala Kejari Kotim Wahyudi menyebutkan, pencanangan itu dideklarasikan pada apel pencanangan pembangunan satuan kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di halaman kantor Kejari Kotim.

“Kami berkomitmen bersama seluruh jajaran Kejari Kotim dalam upaya mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi dengan membenahi enam area perubahan,” sebut Wahyudi di Sampit, Rabu. 12/06/2019.

Baca Juga:   Warga Kota Sampit Tumpah Ruah Saksikan Pawai Pembangunan

Disebutkan Wahyudi, enam area perubahan tersebut meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona integritas dijelaskan Kepala Kejari ini adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Mindset masyarakat terhadap birokrasi saat ini cenderung negatif dan penuh dengan faktor “kepentingan”
sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terutama terhadap birokrasi yang

Baca Juga:   Abrasi Pantai Ujung Pandaran Akan Memutus Akses Jalan Menuju Kubah

ada di Instansi Pemerintah.

Kondisi Birokrasi saat ini karena adanya korupsi, rendahnya kualitas pelayanan publik, infektivitas dan inefisiensi dan tidak ada profesional

“Kondisi birokrasi saat ini belum menunjukkan arah perkembangan yang baik karena masih banyak ditemukan birokrat yang arogan dan menganggap masyarakat yang membutuhkannya, praktik Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang masih banyak terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan,” sebut Wahyudi.

(im/beritasampit.co.id).