Kasus Ratusan Sekuriti PT MAKIN Belum Selesai, KSBSI Kotim Bakal Demo Lagi 

1951
Ketua Hukatan KSBSI Kotawaringin Timur, M Abadi

Editor : Maulana Kawit

SAMPIT – Ketua Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI) Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi mempertanyakan tindak lanjut Disnaker Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten atas surat Menteri Tenaga Kerja yang dikeluarkan pada 9 April 2019 lalu.

Terkait tindak lanjut Surat yang ditandatangani oleh Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terkait dengan kasus dugaan PHK tanpa pesangon yang dialami ratusan Sekuriti dengan PT Katingan Indah Utama (KIU), PT WYKI, MSK, dan PT SISK, (MAKIN GROUP) sampai hari ini belum ada tanggungjawab pihak perusahaan.

“Tentunya kepedulian dari Disnaker dalam membantu penyelesaian ini secara adil sangat diinginkan oleh semua pihak, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya ini yang kita tanyakan dan ini berkaitan dengan tanggungjawab mereka terhadap negara untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tenaga kerja,” ujarnya. Jumat (28/6/2019).

Abadi juga meminta agar instansi terkait bisa memprioritaskan permasalahan ini sehingga tidak ada kecurigaan masyarakat terhadap kinerja mereka selama ini dalam menyelesaikan setiap perkara tenaga kerja dengan pihak investor di daerah.

“Apa yang dituntut oleh karyawan Sekuriti ini merupakan hak mereka, dimana ketika terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan bersangkutan wajib memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pergantian hak,” jelas Abdi.

Menurutnya hal itu telah di atur dalam pasal 156 undang-undang tenaga kerja no 13 tahun 2003 dan itu merupakan tanggung jawab murni yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan.

Baca Juga:   Nama Pejabat Pemkab Kotim di Catut, Modus Penipuan Minta Pulsa

Bahkan Abadi memaparkan, dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa empat anak perusahaan (MAKIN GROUP) tersebut telah melakukan outsoursing terhadap tenaga satuan pengamanan kepada PT BAP yang juga didasari bukti surat Direksi PT Matahari Kahuripan Indonesia (MAKIN) di Jakarta 20 Juni 2016 lalu.

“Bahkan isi surat itu jelas bunyinya, yakni berkaitan dengan penyerahan pengelolaan tenaga satuan keamanan untuk di outsoursing. Dan ditindak lanjut oleh Direktorat sumber daya manusia dan legal, Direktur atas nama Udiati, ditandatangani di Jakarta pada 2 Agustus 2016 lalu, artinya hal ini sudah dilakukan semenjak tahun tersebut,” urainya.

Abadi juga menjelaskan pada tahun 2018 lalu tepatnya bulan September PT MAKIN secara sepihak melakukan penyerahan kembali pengelolaan tenaga satuan keamanan untuk di outsoursing ke PT COPS, dengan di ikuti penerbitan surat kepada masing-masing Sekuriti perusahaan yang berisi karyawan telah di outsoursing atau berakhir masa kerja pada tanggal 1 September 2018.

“Dalam hal ini sudah jelas ada indikasi tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yakni ingin menghilangkan masa kerja agar karyawan tidak dikenai kewajiban membayar pesangon dan sebagainya, ketika terjadi pemutusan hubunggan kerja kepada karyawannya,” bebernya.

Dengan dalil bahwa PT MAKIN tidak melakukan PHK, semntara jika mngacu pada aturan bahwa hubungan kerja adalah hubungan hukum untuk melakukan pekerjaan antara suatu perusahaan yang -diwakili oleh pengurusnya (cq. pengusaha)- dengan seseorang pekerja/buruh -secara personal- yang ditandai dengan adanya perjanjian kerja(vide Pasal 1 angka 1 jo Pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Baca Juga:   Ini yang Dilakukan Ketua Karang Taruna Provinsi Kalteng saat Hadir Dalam Acara Safari Ramadan 

Caleg PKB yang terpilih pada Pileg 2019 ini juga memaparkan dalam perjanjian kerja sesuai Pasal 54 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f UU No 13 Tahun 2003 sudah mengatur bahwa di sebutkan nama dan alamat perusahaan (sebagai pemberi kerja) nama dan alamat pekerja atau buruh (sebagai penerima kerja), jabatan atau jenis pekerjaan pekerja atau buruh, tempat dilakukannya pekerjaan,serta syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak (termasuk besarnya upah).

“Perlu diketahui ketika terjadi Outsorsing kepada karyawan dan penyerahan karyawan terjadi antara PT MAKIN dengan COPS maka perusahaan asal selaku penanggungjawab karyawan harus memenuhi kewajibannya karena jelas adanya perbedaan badan hukum,” jelasnya.

Selain itu menurutnya aturan tersebut tidak berlaku untuk PT MAKIN, bahkan pemerintah dinilai terkesan tidak ada langkah untuk menyuarakan aturan tersebut, faktanya ketika dilakukan mediasi antara perusahaan dan pekerja instansi terkait tidak berkutik.

“Kami tetap komitment, dalam kasus ini kami akan melakukan aksi demo kembali apabila dalam waktu dekat ini tidak ada tindaklanjutnya terkait permasalahan ini. Kami juga berharap aparat penegak hukum, pihak Kepolisian Kejaksaan dan KPK agar bisa melakukan audit sebagai langkah penegakan aturan,” Tegasnya.

(drm/beritasampit.co.id)