Pakar: Sistem Presidensial Jangan Dijadikan Alat Melemahkan Kelompok Lain

2451

JAKARTA– Sistem presidensial saat ini sangat menitik beratkan seorang kepala negara menjadi power full dimana kekuasaan sesungguhnya berada dalam genggaman tangan Presiden.

Demikian ditegaskan Pakar Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin dalam diskusi empat pilar MPR ‘Peran MPR dalam Memperkuat Sistem Presidensial’ di Parlemen Senayan Jakarta Selatan, Jumat, (5/7/2019).

Menurut Ujang, kekuasaan ada di tangan presiden tersebut membuat tiga lembaga legislatif di parlemen agak sulit bekerja sama dengan pihak eksekutif.

“Banyak RUU yang dibahas di Parlemen pada Periode 2014-2019 tidak terrrealisasi, karena mohon maaf, dalam konteks tertentu pemerintahnya juga agak sulit dan malas-malasan,” kata Ujang.

Baca Juga:   BMKG Imbau Agar Warga Kalsel Waspada, Bakal Terjadi Hujan Lebat Hingga Lima Hari Kedepan

Jadi, lanjut Ujang, ketika sistem presidensial sangat kuat powernya, maka tentu legislatif jelas kesulitan untuk mengontrol, mengawasi dan menyempurnakan Rancangan Undang Undang-undang bersama pemerintah.

“Karena semakin tinggi jabatan presiden, tentu memiliki kekuatan yang menyelewengkan. Saya tidak bisa bicara oknum atau presidennya siapa, tapi saya bicara sistemnya ya” cetus Ujang.

Dirinya menyebut dalam konteks demokrasi dibutuhkan kekuatan oposisi atau penyeimbang yakni ada kontrol dari parlemen. Sehingga nanti ketika memerintah lima tahun kedepannya ada kontrol nyata dari parlemen senayan.

Baca Juga:   Cak Imin: Caleg Jangan Merusak, Apalagi Sampai Sengsarakan Rakyat

Mesti demikian, beber Ujang, kekuatan dari kepala negara juga diharapkan mampu membentuk kabinet periode 2019-2024, tidak boleh ada tekanan dari siapapun.

Untuk itu, dirinya berharap pemerintahan kedepannya bukan hanya sistem presidensial saja yang kuat, tapi mesti menciptakan sistem ketatanegaraan juga bagus dimana semuanya on the track.

“Saya berharap sistem presidensial saat ini tak disalahgunakan sebagai alat untuk melemahkan kelompok tertentu, tetapi harus ada check and balance, sehingga negara menjadi stabil,” pungkas Ujang Komarudin.

(dis/beritasampit.co.id)