Kemenperin Godok Regulasi IMEI, Ini Kata Ketua DPR

1464

JAKARTA– Pemerintah mewacanakan akan menerapkan peraturan validasi database nomor identitas asli atau International Mobile Equipment Identity (IMEI) sebagai upaya menghentikan peredaran telepon seluler (ponsel) ilegal di Indonesia.

Menanggapi wacana tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengkaji secara mendalam mengenai aturan tersebut.

“Pemerintah harus menjamin masyarakat tidak akan menjadi pihak yang dirugikan saat aturan tersebut diimplementasikan,” kata Bamsoet, Senin, (8/7/2019).

Sebelum aturan itu diumumkan pada 17 Agustus 2019 mendatang, menurut Bamsoet Kemenperin dalam hal ini mesti mempersiapkan secara matang sistem yang akan digunakan, guna untuk mendeteksi apakah ponsel tersebut legal ataupun ilegal.

Baca Juga:   ‘Master Plan’ Hampir Rampung, Rekonstruksi Kota Palu Pasca Gempa Mulai Januari

“Serta sarana dan prasarana penunjang sistem tersebut, agar masyarakat tidak kesulitan dalam melakukan pengecekan IMEI saat regulasi tersebut diterapkan,” imbuh Bamsoet.

Selain Kemenperin, politisi Golkar itu juga mendorong Kemendag bersama Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang impor elektronik terutama ponsel.

Sehingga, lanjut Bamsoet, barang atau paket yang masuk ke Indonesia sesuai dengan aturan resmi yang mengatur impor barang elektronik tersebut.

“Saya juga minta Kepolisian untuk aktif melakukan penyelidikan toko yang menjual ponsel ilegal, baik yang dijual secara langsung maupun secara daring, serta menindak tegas para pelaku sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” pungkas Bambang Soesatyo.

Baca Juga:   HEBAT...Anggota Satgas Batalyon Infanteri 123/Rajawali Gagalkan Selundupan Miras Asal Malaysia

(dis/beritasampit.co.id)