Penempatan UPT di Hyangbana Kurang Tepat, Ini Alasanya ?

217
Keterangan foto : IST/BS - Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dube 

Editor : Maulana Kawit

KASONGAN – Penempatan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di desa Hyangbana kecamatan Tasik Payawan itu sebenarnya kurang tepat. Karena, disamping lahan yang dikelola untuk dijadikan lahan pertaniannya merupakan lahan yang banyak gambutnya, kawasannya juga merupakan langganan banjir setiap tahunnya.

Demikian yang dikatakan Dube, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan kepada sejumlah wartawan, Kamis (11/7/2019).

Jika dipaksakan juga untuk dijadikan lahan pertanian, menurut Dube prosesnya cukup panjang, yakni antara 15 tahun hingga 20 tahun baru bisa ditanami padi (bahuma). Itupun tanahnya harus diberi kapur agar zat asamnya bisa berkurang.

“Kesimpulannya, kalau berharap dengan lahan yang ada saat ini, saya yakin warga trans di UPT Hyangbana ini sampai kapanpun sulit mengembangkan usahanya di sektor pertanian,” terangnya.

Baca Juga:   Pilkada Katingan, Nuansa Demokrasi Pemodal yang Dominan Pengaruhi Pilihan Pemilih

Makanya, dari 500 Kepala Keluarga (KK) yang ada di UPT tersebut, 130 KK diantaranya sudah pulang ke kampung halamannya. Dan sisa 370 KK yang ada di UPT itu, sebagian besar pula mencari nafkah untuk anak dan isterinya (keluarganya) di luar UPT tersebut.

“Sebagian besar mereka bekerja di PT Arjuna Utama Sawit (AUS) yang beroperasi di sekitar kecamatan Kamipang,” sebut legislator Partai Demokrat ini.

Terkait dengan transmigrasi dimaksud, jika memang Pemerintah Kabupaten Katingan akan memprogramkan rencana pembukaan UPT baru di Kabupaten Katingan ini.

Dirinya menyarankan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja setempat, selain mengetahui lahan tersebut sudah clean and clear, lahan itu juga harus dilakukan pengkajian yang lebih mendalam. Misalnya, apakah tanahnya bebas banjir, sejauh mana tingkat kesuburan tanahnya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya.

Baca Juga:   Wah..wah..! Lelang Proyek di Katingan Lambat

Sehingga, ketika warga trans yang ditempatkan di kawasan atau di UPT tersebut tidak pulang kampung lagi, tapi benar-benar betah untuk menjadi warga Katingan yang secara tidak langsung mereka ikut membangun bumi Penyang Hinje Simpei ini terutama membangun di sektor pertanian.

“Dirinya meminta kepada pemerintah daerah setempat, agar tidak menambah lokasi dan menambah warga transmigrasi di Kabupaten Katingan ini, termasuk di desa Hyangbana. Sebaiknya dibenahi dulu lahan yang ada dan perjuangkan juga warganya agar mereka bersemangat untuk tetap tinggal menjadi warga trans di UPT Hyangbana tersebut,” pungkasnya.

(ar/beritasampit.co.id)