PTUN Palangka Raya Tolak Gugatan Andreas terhadap Gubernur Kalteng

621
Penasehat Hukum Andreas, Suriansyah Halim saat diwawancarai awak media.

PALANGKA RAYA-Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya menolak gugatan Andreas, atas pemberhentian dirinya dari Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan perkara SK Gubenur Kalteng Nomor: 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan.

Penasehat Hukum Andreas, Suriansyah Halim mengatakan banyak hal-hal yang tidak dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara. Pasalnya yang difokuskan mereka hanyalah pada perkara tindak pidana yang dilakukan andreas saja.

“Banyak hal yang tidak dijadikan pertimbangan majelis hakim, maka dari itu saat ini kami pikir-pikir dahulu. Baru akan mengambil sikap banding atau tidak,” tegas Halim, Kamis ( 11/07/2019).

Terpisah, Andreas menegaskan menghargai putusan dari majelis hakim tersebut. Akan tetapi ia tetap bersemangat menjalani hidup ini. “Saya menghargai semua keputusan ini, walaupun ada kekecewaan sedikit karena ada beberapa poin yang tidak jadi pertimbangan,” jelasnya.

Baca Juga:   ​Kilometer Meledak, Diduga Korsleting Listrik

Sebelumnya, Halim sapaan akrabnya menjelaskan bahwa pemberhentian terhadap klaiennya yang sudah golongan III C ini sudah menyalahi aturan. Walaupun dalam peraturan pemerintah (permen) Nomor 11 Tahun 2017 bahwa ASN yang terlibat tindak pidana korupsi ( tipikor ) harus diberhentikan, namun itu tetap tidak sesuai.

“Klaien kami terjerat kasus tahun 2013, sedangkan permen baru terbit 2017. Bahkan ia juga sudah menjalani dan hukumannya pun tidak sampai dua tahun sebagaimana pasal 87 ayat (4) huruf d yang isinya pidana paling singkat dua tahun,” tegasnya.

Halim pun menambahkan, berdasarkan surat keputusan dengan Nomor 188.44/436/2018 tertanggal 14 Desember 2018 itu sudah jelas pemberhentiannya sejak 31 juli 2013. Sedangkan sampai saat ini Andreas masih bekerja dan menerima gaji.

Baca Juga:   Gubernur Kembali Geram.. Ancam Tembak Di Tempat Bandar Narkoba

“Ada yang aneh saja, pemecatan terhitung 31 Juli 2013, sedangkan klaien kami masih bisa absen sampai saat ini. Dari segi peraturan pun sudah menyalahi,” jelasnya.

Tidak hanya itu saja, selama bekerja di dinas tersebut, Andreas pernah diangkat menjadi Golongan IIId oleh gubernur yang ini. Jadi aneh saja kenapa bisa diberhentikan secara tidak hormat.

“Jadi kami hanya berharap nama klien kami dipulihkan dan mencabut surat keputusan gubernur dengan Nomor 188.44/436/2018 tertanggal 14 Desember 2018 itu,” pungkasnya.

( aul/beritasampit.co.id)