5000 Sarang Burung Walet di Kapuas Tidak Mampu Mendongkrak PAD

255
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas Murniawati,SE didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kobar Triyanto.

Editor : Maulana Kawit

PANGKALAN BUN – Sebanyak 5000 gedung sarang burung wallet di Kabupaten Kapuas,tidak mampu mendongkrak PAD (Pandapatan Asli Daerah) karena kepemilikan sarang burung walet tersebut dimiliki sejumlah penjabat.

Hal tersebut terungkap oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas Murniwati dan rombongannya saat study banding tentang pengelolaan sarang burung wallet ke Kabupaten Kobar, Jumat (12/7/2019).

Menurut Murniwati, pihaknya sengaja belajar ke DPRD Kobar dalam rangka menggali dan mempelajari bagaiman Pemkab Kobar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak sarang burung walet.

Baca Juga:   Ketua DPRD Kobar Ingatkan Pemilik Bus Yessoe harus Bertanggung Jawab

“Di Kabupaten Kapuas sendiri Meski jumlah gedung sarang burung walet mencapai 5000 namun tidak mampu mendongkrak PAD, sementara kepemilikan usaha itu kebanyakan di kuasai pajabat setempat,” kata Murniwati, kepada sejumlah awak media di Gedung DPRD Kobar.

Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sarang burung walet sudah ada, namun tidak efektif karena masih banyak pemilik sarang burung walet yang tidak menjalankan kewajibannya.

“Kami belajar Disni perihal ketegasnan Pemkab Kobar dalam mengelola PAD dari retribusi sarang burung walet, bayangkan saja di Kobar ada 2000 gedung sarang burung walet dan PAD nya mencapai Rp 1 miliar lebih, sedangkan di Kapuas jumlahnya mencapai 5000 gedung sarang burung walet tetapi PAD nya hanya ratusan juta saja, meski disana juga telah di bentuk Perda pengelolaan usaha sarang burung wallet,” beber Murniawati.

Baca Juga:   TRIYANTO: "SEMUA PIHAK HARUS MENGAWASI PEMBAGIAN SERAGAM GRATIS"

(man/beritasampit.co.id).