Banyak Politisi Lolos Capim BPK, Pengamat: Tidak Sesuai Kapasitas

1183
DISKUSI: ADISTA/BS-- Siska Marleni (kanan) dan Uchok Sky dalam diskusi 'BPK Diantara Tarikan Politik Dan Profesionalisme' di Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, (12/7/2019).

JAKARTA–Seleksi calon pimpinan (capim) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) 2019-2024 diwarnai dengan berbagai macam ketidaktransparan dari Tim Seleksi (Timsel). Salah satu ketidaktransparanan itu adalah penilain makalah calon dari setiap peserta lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara tersebut.

Direktur Eksekutif Center For Badget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai seleksi capim BPK RI kelihatannya memang bukan untuk menguji para peserta atau mencari anggota BPK itu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas seseorang.

“Sebetulnya BPK ini kedepannya mau apa sih?,” tegas Uchok dalam diskusi ‘BPK Diantara Tarikan Politik dan Profesionalisme’ di Gedung Nusantara III Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, (12/7/2019).

Ada 32 calon lolos seleksi, banyak juga calon BPK RI merupakan caleg gagal yang tak lolos ke parlemen senayan. Padahal, sejatinya lembaga audit negara itu seharusnya lebih banyak diisi dari kalangan profesional ketimbang politisi.

Baca Juga:   Komisi VI DPR: Utang BUMN Sektor Karya Berdampak Buruk Bagi Perekonomian

Menurut Uchok, dengan lolosnya 32 peserta tersebut, kelihatannya bukan pada kapasitas seseorang atau ilmu pengetahuan yang mereka geluti untuk menduduki pimpinan BPK RI lima tahun kedepannya.

“Jadi, ini kekuatan lobi, bukan kapasitas orang tersebut. Timselnya juga gak kayak gini, ini kan kelihatannya asal-asalan saja,” pungkas Uchok Sky Khadafi.

Untuk itu, Uchok berujar jika BPK RI dipimpin oleh politisi gagal, maka tentu tidak bisa diandalkan untuk melakukan audit keuangan negara yang benar.

“Jadi, yang kita inginkan masa depan BPK itu diisi oleh orang yang memiliki. SDM yang mumpuni, bukan politisi gagal yang akan memimpin lembaga yang mengawal aset negara itu,” pungkas Uchok Sky Khadafi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah, Siska Marleni mengatakan bahwa 32 capim BPK yang lolos seleksi akan mengikuti proses Fit and Proper Test selama satu bulan di lembaga DPD RI.

Baca Juga:   ‚ÄčTIM Desa Patai Bakal Mengadu Ke DPR RI, Ini Komentar Rahmat Hamka

Kata Siska, uji kepatutan dan kelayakan tersebut telah diatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2006 pasal 13 dan 14 tentang persyaratan calon BPK.

Pasal 13 huruf d UU Nomor 15 tahun 2006 itu menyebut bahwa calon anggota BPK harus memiliki integritas moral dan kejujuran. Sementara pasal 14 ayat 1 yakni calon anggota BPK dilakukan oleh DPR dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI).

“Dari 32 capim yang lolos. Ada beberapa nama yang kami udah melihat dari sisi rekam jejak, integritas, kapabilitas dan sisi kompetensi. Kita akan memilih 15 orang terbaik,” beber Siska Marleni.

(dis/beritasampit.co.id)