Cegah Mafia Tanah, Pemerintah Diminta Berkoordinasi dengan Daerah

821
Hamdani

Editor: Akhiruddin

JAKARTA – Pemerintah pusat perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah di Kalimantan yang wilayahnya bakal dijadikan ibu kota Negara, merancang aturan Perjanjian Penggunaan lahan (PPL) untuk komersial.

Tujuannya, mencegah munculnya mafia tanah yang memanfaatkan banyaknya kebutuhan lahan pembangunan, untuk keuntungan ekonomi semata. Aturan itu bisa mengadopsi apa yang dilakukan oleh BP Batam.

“Kalau tak segera diatur bakal muncul spekulan tanah, yang semata mengejar rente ekonomi, dan pada akhirnya merugikan masyarakat, dan daerah,” kata anggota Komisi VI DPR RI, Hamdhani, dalam rilisnya ke beritasampit.co.id Senin (15/7/2019).

Yang dikhawatirkan Hamdhani beralasan. Di lapangan sangat mungkin, pihak-pihak berduit, baik perorangan, maupun korporasi sudah bergerak berburu lahan, membeli dari rakyat untuk dikuasai.

Lalu, pada saatnya dijual dengan harga mahal pada pihak tertentu yang membutuhkan lahan untuk pembangunan, bisa pemerintah, atau kalangan swasta.

Berkaca dari apa yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau, harga tanah bisa dikendalikan melalui Perjanjian Penggunaan Lahan. Di sana Badan Pengusahaan (BP) Batam mengatur pengalokasian lahan secara transparan dan akuntabel dengan sistem online.

Baca Juga:   Hut ke-72 Bayangkara, Polda Kalteng Gelar Touring Kebangsaan

Semuanya melewati proses business matching, dilakukan dengan menandatangani Perjanjian Penggunaan Lahan atau sebelumnya disebut Surat Perjanjian.

Secara rutin BP mengevaluasi dan membuat laporan dalam periode tertentu. Dari eveluasi itu bisa diketahui seberapa luas lahan tidur, dan berapa yang sudah, atau belum dimanfaatkan. Juga ada data lokasi, dan pemilik lahan. Dengan data rinci itu, pemerintah dapat menentukan penggunaan lahan selanjutnya yang produktif bagi pembangunan, untuk kepentingan masyarakat, atau komersial semata.

“Kalau itu konsisten dijalankan, dan dipatuhi, bakal efektif memberantas mafia lahan yang ada untuk kepentingan ekonomi semata,” kata Hamdhani, anggota DPR RI 2014-2019 asal Kalimantan Tengah.

BP Batam mengeluarkan pengumuman alokasi lahan lewat website BP Batam atau secara lelang online. Dalam website itu, ada informasi mengenai lahan yang belum dialokasikan. Di antaranya, lokasi, luas, peruntukan, kondisi, syarat-syarat, dokumen, metode alokasi lahan dan bentuk rencanan bisnis. Itu semuanya harus dipenuhi oleh pemohon alokasi lahan.

Dengan data lahan yang diperoleh lewat lelang online itu, BP melakukan evaluasi, yang menjadi dasar bagi pemohon alokasi lahan mengurus Surat Keputusan (Skep), faktur tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) alokasi lahan. Lainnya, faktur tagihan terkait lainnya, surat pemberitahuan, gambar Penetapan Lokasi (PL), Perjanjian Penggunaan Lahan (PPL) dan surat rekomendasi atas hak tanah.

Baca Juga:   Jelang Pemilu 2019, KPU Kalteng Gelar Deklarasi Damai

Proses selanjutnya, bagi pemohon alokasi lahan baru, diwajibkan membayar Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP) yang diatur Keputusan Kepala BP. Nilainya dihitung berdasarkan pada luas lahan, lokasi, peruntukan lahan dan kondisi perekonomian terkini. Tentu beda nilainya untuk kepentingan pembangunan kepentingan umum, dengan lahan komersial.

JPP akan dikembalikan secara bertahap. Mulai dari 30 persen saat perencanaan pembangunan lahan, 30 persen saat konstruksi pembangunan dan 40 persen saat penyelesaian pembangunan.

Yang perlu diingat kata hamdani jika terjadi wanprestasi atau lahan belum dibangun sesuai PPL, maka BP akan melakukan proses evaluasi. Jika keputusannya ditetapkan untuk dibatalkan, JPP jadi milik BP Batam.

“Pemerintah pusat, dan daerah di Kalimantan yang wilayahnya disiapkan untuk pemindahan ibu kota negara yang baru, bisa segera mengadopsi Perjanjian Penggunaan Lahan di Batam itu, agar mencegah merebaknya mafia lahan di daerah,” kata Hamdhani. (rls)