RUU Pertanahan Dibutuhkan untuk Menguatkan Undang-undang Pokok Agraria

1416
DISKUSI: ADISTA/BS-- Henry Yosodiningrat (kanan) dan Purwadi Soeprihanto dalam diskusi dialektika demokrasi 'RUU Pertanahan, Menyejahterakan atau Sengsarakan Rakyat' di Gedung Nusantara III Parlemen Senayan Jakarta Selatan, Selasa, (16/7/2019).

JAKARTA— Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto mengatakan bahwa Rancangan Undang-undang Pertanahan (RUU Pertanahan) yang dikaji oleh Komisi II DPR RI itu yakni untuk menyempurnakan Undang-undang pokok Agraria tahun 1960.

“Jadi, kenapa harus dikuatkan atau disempurnakan, karena kita tahu pasca terbitnya UU pokok agraria 1960 itu memang sifatnya lex generalis atau hukum yang bersifat umum,” tutur Purwadi dalam diskusi dialektika legislasi ‘RUU Pertanahan, Menyejahterakan atau Sengsarkan Rakyat’ di Parlemen Senayan Jakarta Selatan, Selasa, (16/7/2019).

Purwadi menjelaskan UU Pokok Agraria tersebut hanya mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilik, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia.

Baca Juga:   Anggota DPR RI Anang Hermansyah : Masa Libur Lebaran, Daerah  Bisa Maksimalkan Wisata dan Kuliner

“Adanya RUU Pertanahan itu, karena kawasan hutan kita tidak hanya tanah, tetapi ruang sebuah ekosistem dimana didominasi oleh pohon, satwa, flora dan fauna yang semuanya berinteraksi di hutan itu sendiri,” tandas Purwadi.

Untuk itu, lanjut dia, dengan adanya RUU Pertanahan itu, karena memang UU Pokok Agraria lebih banyak mengatur tentang keagrariaan, sementara yang terkait dengan sumber daya alam diatur secara tegas sebagai lex specialis.

Dengan demikian dalam perspektif APHI ketika RUU Pertanahan jika telah dijadikan Undang-Undang bisa mengatur relasi antara pertahanan, disatu sisi mengatur ruang tanah secara sektoral.

Baca Juga:   Jangan Sepelekan Simbol Daerah!!!

“Sektoral itu akan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, kemudian dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah dan lain-lain,” pungkas Purwadi Soeprihanto.

Sementara itu, Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI, Henry Yosodiningrat mengatakan bahwa RUU pertanahan tersebut merupakan tuntutan yang mutlak untuk dijadikan Undang-Undang.

Jadi, kata Henry, harus ada UU Pertanahan, karena UU nomor 5 tahun 1960 yang dimiliki masih sebatas tentang pokok-pokok Agraria.

“Prinsip dari hukum itu adalah mengikuti perkembangan masyarakat, sementara masyarakat kita semakin pesat, perkembangan teknologi dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan suatu UU tentang Pertanahan,” pungkas politisi PDIP itu.

(dis/beritasampit.co.id)