Dialog Kenegaraan, Kementerian LHK dan DPD RI Bahas Kualitas Air Danau Toba

1494
The Parapat View Hotel Danau Toba. Foto: Adista Pattisahusiwa/beritasampit.co.id

JAKARTA— Lebih dari 30 tahun terakhir, banyak kajian telah dilaksanakan di Danau Toba, dan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan Danau yang berada di Provinsi Sumatera Utara itu terindikasi tanda-tanda degradasi.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkunga Hidup dan Kehutanan (KLHK), Lukmi Purwandari mengatakan bahwa pihaknya yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengurusi kualitas air Danau Toba tersebut sejak tahun 2016 lalu.

Kata Purwandari, Kementerian LHK bahkan sudah bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara dan beberapa pakar lingkungan, guna untuk melakukan kajian terhadap kualitas air Danau terbesar di Asia Tenggara itu.

“Jadi, sejak tahun 2016 kami simpulkan bahwa kualitas air danau toba memang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan kualitasnya,” tutur Lukmi dalam dialog kenegaraan DPD RI ‘Peningkatan Kualitas Air Danau Toba’ di Parlemen Senayan Jakarta Selatan, Rabu, (17/7/2019).

Baca Juga:   Komisi D Kaji Banding Pengembangan Kawasan Pesisir Jatim

Lukmi juga menanggapi peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Utara Nomor 188 tahun 2017 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Pencemaran di Danau Toba atas Keberadaan produksi ikan Keramba Jaring Terapung (KJA).

Pergub itu yakni daya dukung Danau Toba untuk budidaya ikan hanya 10.000 ton per tahun. Namun data dinas perikanan Sumut memperlihatkan Aquafarm pada 2017 memproduksi ikan 24.000 ton lebih per tahun, hal itu telah melampaui ketentuan Pergub tersebut.

“Itu yang menjadi masalah. Mesti penetapan Pergub itu juga harus dilakukan secara bertahap untuk penurunan beban dari Keramba Jaring Terapung (KJA). Jadi secara bertahap harus diturunkan, batasnya harus dibatasi,” pungkas Lukmi.

Baca Juga:   Fadli Zon: Buruh Akan Memperjuangkan Upah Murah¬†di May Day

Untuk itu, beber Lukmi, kedepannya Kementerian LHK berencana akan memfasilitasi pembagian penurunan daya tampung antara kabupaten kota dan Provinsi Sumatera Utara tersebut.

“Sebenarnya sudah ada kesepakatan, tinggal pelaksanaan saja, saya kira perlu ditegaskan lagi,” tandas Lukmi Purwandari.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba mengatakan untuk meningkatkan kualitas air Danau Toba tidak tercemar, semestinya dibuatkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal yang melibatkan hotel-hotel yang berada di sekitar Danau yang memiliki panjang 100 kilometer dan kedalaman 1600 meter tersebut tidak langsung buang limbah sembarangan di lokasi.

“Saya optimistis kualitas air Danau Toba kedepannya tetap akan diperbaiki, sehingga Danau Toba akan menjadi kawasan strategis nasional,” kata Parlindungan Purba.

(dis/beritasampit.co.id)