Lahan Transmigrasi Harus Dikeluarkan dari HGU Perusahaan 

139
Ketua Komisi II DPRD Kotim Rudianur

Editor : Maulana Kawit

SAMPIT – Ketua Komisi II DPRD Kotim H Rudianur, mendesak pemeritah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap Hak Huna Usaha PT Bangkit GIAT USAHA MANDIRI (BUM) yang berada di Desa Baringin Agung,Kecamatan Antang Kalang tersebut.

Dia menuturkan keneradaan HGU dilahan transmigrasi merupakan suatu pelanggaran yang fatal lantaran merugikan masyarakat secara hak atas lahan tersebut. Diketahui HGU Perusahan tu diterbitkan pada tahun 2016 lalu sedangkan lahan transmigrasi tersebut jauh diatas ijin hak guna usaha itu.

Baca Juga:   APBD 2018 Harus Konsisten Pada 9 Prioritas Pembangunan

Dalam hal ini semestinya pihak kebun tidak asal menggarap lahan karena jelas lahan tersebut milik masyarakat transmigrasi.

“Kita akui mereka punya HGU tapi secara aturan mereka wajib mengeluarkan atau membebaskan hak-hak orang lain yang secara tidak sengaja masuk HGU tersebut,” ujarnya, Rabu (17/7/2019).

Selain itu menurutnya tim yang sudah melakukan cek lapangan bersama instansi terkait di desa Baringin Agung tersebut harus profisional dan tidak memihak pihak manapun.

“Kami DPRD Kotim akan terus memantau sejauh mana proses penyelesaiannya, catatan kami dalam hal ini, lahan transmigrasi wajib dikembalikan ke yang berhak dan diminta kepada tim yang sudah turun kelapangan supaya melakukan mediasi yang baik hingga tidak ada pihak yang dirugikan,” imbuhnya.

Baca Juga:   Anggota Komisi II Sebut Tarif Parkir Tidak Sesuai Perda dan Masuk Pungli

(drm/beritasampit.co.id)