Janji Dana CSR Bantu Para Petani Tidak Ada Realisasi di Seruyan

247
Foto : RDI/BS- Kapala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Seruyan Sugian Noor saat memaparakan tentang pertanian pengelolaan lahan tanpa bakar saat Rakor Karhutla

Editor : Maulana Kawit

KUALA PEMBUANG – Program corporate social responsibility (CSR) merupakan wujud pertanggung jawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Sudah semestinya perusahaan mengembangkan lingkungan sekitar melalui program-program sosial. Terutama yang berhubungan dengan kebutuhan utama masyarakat di sekitar perusahaan.

“Salah satunya anggaran pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan pola pertanian pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB) wajib hukumnya didukung oleh dana CSR. Namun, sampai sekarang belum ada realisasinya,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian (DKPP) Seruyan Sugian Noor di Kuala Pembuang, Kamis (18/7/19).

Baca Juga:   Ini Sasaran Operasi Zebra Telabang 2017 Polres Seruyan

Menurut Sugian Noor, biaya PLTB ini mahal dan membuat petani kesulitan melakukan cetak sawah. Biaya pola cetak sawah mencapai Rp 18 juta/hektare menggunakan exsavator dan melepas tunggul dilahan persawahan menggunakan exsavator dengan biaya 15 juta/hektare.

“Oleh karena itu, dana CSR ini sangat diperlukan petani dalam mengelola lahan tanpa bakar, sehingga petani bisa bertani dan bisa menjadikan Bumi Gawi Hatantiring Swasambada Pangan,” katanya.

Tetapi ternyata, penyaluran dana CSR yang disalurkan BUMN maupun BUMS untuk usaha-usaha pertanian di Seruyan belum ada realisasi bagi sektor pertanian yang memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan wilayah.

Baca Juga:   33 Orang Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Hukum STIH Habaring Hurung Sukses Menjadi Sarjana

Solusi yang ada salah satunya dengan pemerintah daerah merumuskan kebijakan dan mekanisme yang tepat dalam mengarahkan potensi dana CSR yang ada pembiayaan usaha-usaha pertanian.

“Agar pemerintah daerah Seruyan merumuskan kebijakan yang sesuai agar dapat mengarahkan potensi dana CSR pada usaha-usaha pertanian. Diperlukan strategi kebijakan CSR yang lebih memperhatikan usaha-usaha pertanian,” tutur Sugian.

(rdi/beritasampit.co.id)