Soal TGPF Novel Baswedan, Moeldoko: Jokowi Jangan Dibebani Dong

1281
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Ist

JAKARTA— Satuan tugas (Satgas) bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Penyidik Senior KPK Novel Baswedan tidak menemukan hasil yang memuaskan. Masa kerja dari tim itu pun sudah berakhir pada 7 Juli 2019 lalu, setelah bekerja selama 6 bulan.

Presiden Joko Widodo pun mengaku sudah mengkonsultasikan hasil Satgas itu dengan Kapolri. Jokowi memberi waktu 3 bulan kepada Polri agar bisa menuntaskannya hasil rekomendasi Satgas tersebut.

Namun, bagi Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (purn) Moeldoko memiliki pandangan berbeda.

Baca Juga:   Rasa Tidak Percaya, Perasaan Campur Aduk Setelah Terima Undangan dari Presiden Jokowi

Eks Panglima TNI itu meminta semua pihak agar Presiden Jokowi tidak perlu membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen. Sebab, tanggung jawab pembentukan untuk investigasi kasus Novel Baswedan tak harus diemban Jokowi.

“Janganlah Presiden itu dibebani hal teknis dong. Nanti akan mengganggu pekerjaan-pekerjaan strategis. Kalau teknis ada Kapolri,” beber Moeldoko, Jumat, (19/7/2019).

Moeldoko lantas menuturkan bahwa proses pengungkapan dalang dibalik kasus Novel tidak mudah. Sehingga dibutuhkan waktu lebih untuk mengungkap kasus tersebut.

“Apalagi, bukti-bukti yang dibutuhkan masih kurang,” tandasnya.

Baca Juga:   Kapolri Akan Kunjungi Tiga SD Yang Terbakar di Palangka Raya

Moeldoko bilang meski ada CCTV sebagai barang bukti, tapi juga tidak bisa memberikan data tentang yang menyiram air keras itu di wajah Novel. Kalau data tidak diketahui saat aksinya maka polisi mencari ke belakang.

“Tapi dari hasil yang telah disampaikan itu Kapolri membentuk lagi tim teknis, harapannya hal-hal yang didapat itu lebih didalami lagi. Sehingga nanti mungkin ketemu formulanya lebih terang lagi,” pungkas Moeldoko.

(dis/beritasampit.co.id)