Komnas HAM RI Ke Pemkab Katingan, Ini Yang Dibahas?

185
KUNJUNGAN KOMNAS HAM : IST/BS - Wakil Bupati Katingan Sunardi N.T Litang saat menerima rombongan dari Komnas HAM RI, di ruang rapat Bupati, Selasa (13/8/2019).

Editor : Maulana Kawit

KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan menerima kedatangan pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia (RI) dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Katingan Sunardi N.T Litang, di ruang rapat Bupati setempat, Selasa (13/8/2019).

Selain Sunardi, turut hadir mendampingi Asisten II Setda Katingan Ir Ahmad Rubama dan sejumlah Kepala Bagian (Kabag) serta perwakilan dinas terkait.

Kehadiran rombongan tersebut sebagaimana surat yang disampaikan pada pemerintah daerah, pihak Komnas HAM ingin melaksanakan diskusi terkait penanganan kasus isu agraria dan perihal pengaduannya di Kabupaten Katingan. Ini dalam rangka, penyusunan suatu pendekatan penyelesaian sengketa dan konflik agraria yang konprehensif.

Baca Juga:   Senang Deh..!! Taman Religi dan Taman Tepi Sungai Katingan Akhirnya Diresmikan

Sunardi dalam paparannya menyampaikan, sebagai upaya menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan agraria, pemerintah daerah membuka pos pelayanan pengaduan. Selain itu, dinas terkait ditugaskan untuk menanganinya.

“Umumnya, pengaduan masyarakat yang masuk ke kita minta difasilitasi untuk menyelesaikan sengketa lahan dengan pihak perusahaan,” ujarnya.

Ini menurutnya, menjadi kendala pihaknya selama ini adalah setiap masyarakat yang mengadu seakan-akan inginnya menggunakan power pemerintah daerah.

“Terkait hal ini, pemerintah daerah bukan hakim dan tolong masyarakat memahami itu. Kita membantu memfasilitasi, mudah-mudahan bisa didapat kesepakatan antara masyarakat dan pihak perusahaan,” katanya.

Salah satu pengaduan tersebut berkenaan dengan ganti rugi lahan dan terkadang lantaran tumpang tindih. Pemerintah daerah berusaha memfasilitasi, agar diselesaikan secara pendekatan keeluargaan.

Baca Juga:   Mau Tahu Tentang Nikah Siri, Ini Penjelasannya...

“Tetapi nanti apabila nantinya tidak ditemukan kesepakatan, maka terpaksa kita arahkan diseleisaikan ke pengadilan saja. Pasalnya pemerintah daerah bukan hakim, jadi tidak bisa memutuskan,” ucapnya.

Lanjutnya menambahkan, jika masyarakat merupakan kewajiban dari pemerintah untuk melindungi. Tetapi, para investor juga bagian dari masyarakat Indonesia. Sehingga menurut Sunardi, hal tersebut harus dipahami.

“Jadi kami tidak bisa juga bulat-bulat mendengar masyarakat maupun para investor. Dalam hal ini, kami memposisikan diri di tengah-tengah untuk memfasilitasi guna mencari jalan keluarnya,” terangnya.

(ar/beritasampit.co.id)