VIRALKAN!! Meraup Duit Receh Di Atas Derita Warga. Penggalian PAD Feri Mentaya Seberang

2973
Suasana di feri penyerangan Sampit Seberang. Di feri ini Pemkab Kotim memungut duit PAD miliaran.

SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur Timur (Kotim) dua periode (2000-2005, 2005-2010) HM Wahyudi K Anwar tampak geram ketika mengetahui adanya pungutan atas jasa feri penyeberangan untuk warga Mentaya Seberang. Karena itu, dia menyatakan protes dengan kebijakan tersebut.

Ungkapan itu disampaikan belum lama ini. Adanya pungutan membuat dirinya terkejut bukan karena laporan warga, tapi dia mengalami sendiri ketika mengahadiri sebuah acara di Mentaya Seberang.

Ketika menyerang, mengetahui adanya pungutan dia pun menghampiri petugas pungut, dengan nada protes langsung mempertanyakan asal mula pungutan atas feri tersebut.

Dengan kesal diapun merogoh lembaran rupiah di kantongnya untuk diserahkan dan ditukar dengan karcis retribusi.

Pada saat dirinya membayar, penjaga karcis sempat menolak pembayarannya. “Saya bayar juga, sama seperti warga yang lain,” ucap Wahyudi sambil menggenggam karcis feri dari petugas.

Baca Juga:   Masih Rusak, Warga Harapkan Bantuan Proyek Pembangunan

Kenapa dia protes?. Wahyudi menceritakan kronologis feri tersebut ada. Menurutnya, awal feri itu ada ketika dirinya menjabat bupati, tujuan bukan untuk ditarik retribusi tapi untuk membantu masyarakat di daerah Mentaya Seberang. Bahasa lainnya adalah kompensasi daerah atas kesulitan masyarakat di daerah tersebut.

Dia melihat pembangunan di Mentaya Semberang relatif tertinggal dengan daerah lainnya, meski jaraknya dekat dengan kota Sampit.

“Tolang sampaikan ke H Supian Hadi (Bupati, Red). Ini perlu ditinjau kembali.”ucapnya.

Apa yang disampaikan mantan orang nomor satu ini perlu menjadi pemikiran daerah, betapa daerah tidak hanya mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD), apalagi hanya kumpulan uang receh berbalut retribusi.

Memberikan kompensasi layanan feri gratis untuk masyarakat Mentaya Seberang dan sekitarnya perlu menjadi kebajikan baik. Anggap saja kompensasi dari ketidakmampuan pemerintah menyiapkan infrastruktur jembatan.

Baca Juga:   ​Gladi Bersih Malam Penutupan MTQ di Teluk Sampit, Sesuai Rencana

“Seharusnya Pemkab membayar masyarakat Mentaya Seberang dan sekitarnya, karana mau menetap dengan keterbatasan. Ini malah dipungut retribusi,” ucap Rudi Warga Mentaya Seberang. Selasa (13/8/2019).

Dia menambahkan menjalani hidup di daerah sebetulnya berbiaya tinggi, rela bertahan meski tanpa pembangunan memadai. Fasilitas dari pemerintah pun berbayar.

“Anak-anak sekolah ke Sampit bayar feri meskipun tidak sama dengan warga umum. Sebaliknya para guru yang bertugas di sini pulang pergi bayar meski ada diskon. Apalagi masyarakat yang kerja serabutan harus bayar tidak ada yang gratis,” katanya.

Rudi mengatakan kekuatan ekonomi masyarakat di wilayahnya tergolong pas- pasan, namun dengan retribusi recehan melalui feri, PAD miliaran dipungut daerah melalui Dinas Perhubungan tiap tahunnya.
(jun/beritasampit.co.id)