KUALA KAPUAS – Anggota DPRD Kabupaten Kapuas memberikan saran pendapat dalam rapat pembahasan tata tertib (tatib) dewan agar organisasi perangkat daerah seperti BPBD atau Dinas Pendidikan menjadi mitra kerja komisi I.
Hal ini agar beban kerja komisi disamaratakan dan dalam menjalankan tugas dapat berjalan secara komprehensif.
“Kita tadi menawarkan kepada forum, karena kepentingan bersama, kita merasa pada posisi 5 tahun yang telah lalu ada beban kerja tidak merata. Nah kami ingin menarik bagian dari mitra kerja, jadi komisi 1 ini kan bidang pemerintah, hukum dan hak azasi manusia maka sangat cocok kalau kita juga mengurus pelayanan dasar seperti pendidikan, kemudian juga BPBD,” ujarnya.
Lanjut politisi senior PPP ini, ya kalau pun memang pendidikan masuk dalam urusan kesejahteraan rakyat, pihaknya berharap BPBD masuk komisi 1.
“BPBD bekerja itu ada urusannya dengan keamanan ketahanan pangan dan hukum. Hukum itu kenapa, karena ketika terjadi bencana ada diskresi disana, kedaruaratan.
Oleh karenanya kami berharap paling tidak komisi 1 itu ada BPBD atau Dinas Pendidikan,” ungkap legislator yang kembali digadang-gadang menjadi Ketua Komisi I tersebut.
Masih kata Darwandie, untuk komisi 3, ada urusan infrastruktur dan prasarana wilayah, jadi tidak boleh masuk nanti ada pertamanan dan permukiman yang nanti akhirnya akan menjadi konflik interest (kepentingan).
“Masa orang taman sama dengan kepala dinasnya. Jadi komisi 3 misalnya urusanya ke PU an atau infrastruktur, perhubungan dan lingkungan hidup. Kemudian kominfo bisa ke komisi 4,” tukasnya.
(irfan/beritasampit.co.id)
