Inilah Poin Tuntutan Sikap Gerakan Dayak Nasional Kepada Pemerintah Pusat

APR/BS - Suasana kegiatan Silaturahmi Dayak Nasional yang diselenggarakan di Betang Hapakat Jalan RTA milono Palangka Raya pada Kamis (17/10/2019).

PALANGKA RAYA – Ratusan masyarakat Suku Dayak berkumpul di Betang Eka Hapakat, jalan RTA Milono Palangka Raya pada Kamis (17/10/2019) dalam rangka mengikuti Silaturahmi Dayak Nasional dimana para peserta yang hadir tidak hanya datang dari Provinsi Kalimantan Tengah saja namun juga datang dari Kalsel, Kalbar dan Kaltim serta Kaltara.

Ketua panitia Silaturahmi Dayak Nasional, Yuandrias saat diwawancarai oleh awak media mengatakan bahwa kegiatan tersebut selain menjadi sarana untuk silaturahmi juga ada beberapa hal penting yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut seperti beberapa usulan kepada pemerintah pusat.

BACA JUGA:   Upah Minimum Provinsi Kalteng Tahun 2020 Naik 9 Persen. Ini Besarannya

“Kita akan meminta agar pemerintah khususnya pemerintah pusat harus memperhatikan masyarakat Dayak, dan kita harap pemerintah dapat melakukan komunikasi yang lebih baik agar apa yang kita usulkan dapat dipenuhi” ucap Yuandrias.

Sementara itu ada beberapa poin yang diusulkan khususnya kepada pemerintah pusat dengan tajuk “Gerakan Dayak Nasional” Menuntut Kesetaraan dan Menggugat Keadilan Demi Keutuhan NKRI, dalam bentuk pernyataan sikap diantaranya adalah;

Bangsa Dayak terus mendukung tegak dan utuhnya NKRI, Dayak mendukung pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf amin, menuntut pemerintahan Joko Widodo Ma’ruf Amin untuk menempatkan putra putri Dayak sebagai Menteri Kabinet, duta besar staf khusus presiden, komisaris BUMN, dan jabatan struktural lainnya dan penambahan kuota penerimaan TNI/Polri serta sekolah kedinasan lainnya.

BACA JUGA:   Pemprov Kalteng Gelar Rapat Diseminasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Selain itu juga menuntut pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU masyarakat adat dan meninjau atau merevisi beberapa UU yang dianggap kurang berpihak kepada masyarakat hukum adat dan menuntut pemerintah memperbesar dana desentralisasi, dana dekonsentrasi peserta dana percepatan pembangunan di Kalimantan.

(apr/beritasampit.co.id)