Nasir Djamil: Radikalisme Jangan Dijadikan Pengalihan Sejumlah Isu Krusial

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil. Dok: beritasampit.co.id/Adista Pattisahusiwa

JAKARTA— Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum dan HAM Nasir Djamil mengingatkan pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin agar tidak menjadikan isu radikalisme secara berlebihan, sehingga menghilangkan sejumlah isu yang krusial yang harus mendapat perhatian serius.

“Menjadikan isu radikalisme, apalagi hanya ditujukan untuk identitas dan agama tertentu, sangat kontradiktif dengan upaya membangun harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Nasir dalam keterangan yang diterima, Selasa, (29/10/2019).

Menurut Nasir, radikalisme jangan hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan harus ditinjau dari berbagai sudut.

“Saat muncul radikalisme, justru pemerintah harus bertanya ada apa dengan mengapa perilaku sosial menyimpang itu terjadi,” tutur Nasir.

Politikus PKS itu justru kuatir bahwa memunculkan isu radikalisme secara berlebihan adalah upaya untuk menutup kelemahan pemerintah mengatasi sejumlah masalah yang kini membutuhkan perhatian yang serius.

“Saya curiga isu radikalisme ingin menutup berbagai masalah yang kini tidak kunjung tuntas penyelesaiannya,” ungkap Nasir.

Nasir mengatakan saat ini ada sejumlah masalah yang wajib dituntaskan agar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin bisa berhasil lima tahun ke depan.

Ia berujar misalnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin lemah, gerakan separatisme di Papua, soal kebakaran 800 ribu hektar hutan yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat setempat.

Bahkan masalah kekeringan dan susahnya mendapatkan air bagi masyarakat yang daerahnya dilanda musim kemarau akut, serta krisis hukum dan supremasi hak asasi manusia di Indonesia.

“Kasihan rakyat Indonesia kalau hanya dijejali dengan isu radikalisme. Padahal jumlah pelakunya sangat sedikit dan gerakan mereka juga sudah mampu dilumpuhkan oleh aparat kepolisian dan militer,” pungkas Nasir Djamil.

(dis/beritasampit.co.id)