Komisi VI DPR: Perlu Reformasi Menyeluruh Kementerian BUMN

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih. Dok: Istimewa

JAKARTA— Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mampu menjadi agen perubahan dan pembangunan, sehingga perlu adanya reformasi menyeluruh dalam tubuh seluruh perusahaan BUMN.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengatakan bahwa Kementerian BUMN mestinya bisa bekerja kreatif dan inovatif, mengingat banyaknya perusahaan pelat merah itu masih mengalami kerugian dimana utang BUMN hingga kini cukup tinggi.

“Padahal negara kita jelas-jelas bukan negara sosialis, jadi harus ada nafas baru, reformasi baru ditubuh BUMN,” tutur Gde, Jumat, (8/11/2019).

BACA JUGA:   Bentuk Pansus Papua, Teras Narang: Untuk Memperkuat NKRI

Selama ini Kementerian BUMN yang bergerak di bidang korporasi itu telah menghambat terciptanya para pelaku usaha yang baru serta belum mampu menaikkan kualitas pelaku UMKM.

Gde bilang, bahkan saat ini pun belum teratasi defisit neraca perdagangan Indonesia, hal itu dipengaruhi situasi perekonomian dunia, serta lajunya pertumbuhan investasi yang masih lambat.

“Jadi, Ini adalah cita-cita bersama mempositifkan perdagangan kita, sehingga bisa timbul pelaku baru serta mengurangi Gini Ratio atau alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Kemudian kita membangun juga UKM kita, kedepannya,” imbuh Gde.

BACA JUGA:   Soal Cukai Rokok Naik, Koalisi Tembakau: Petani Jadi Korban

Untuk itu, politikus Golkar itu berharap sinergi yang baik Komisi VI dan Menterian BUMN Erik Thohir untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional sehingga bisa mengurangi index gini ratio di Indonesia semakin membaik.

“Saya berharap kinerja akang datang jauh lebih efektif dari sebelumnya,” pungkas Gde Sumarjaya Linggih.

(dis/beritasampit.co.id)