Editor : Maulana Kawit
SAMPIT – Saat melakukan reses di Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), warga setempat mempertanyakan perhatian dari perusahaan pergudangan dan beberapa pelabuhan yang berinvestasi di daerah desa setempat.
Menurut warga, selama ini mereka pihak perusahaan yang ada kurang perhatiannya terhadap warga sekitar, hal itu dibuktikan dengan fasilitas infrastruktur jalan dan pendidikan yang ada di Desa Telaga kurang mendapat sentuhan dari penyaluran CSR perusahaan.
“Kami mohon kepada bapak (red-anggota DPRD Riskon Fabiansyah) agar bisa menyampaikan ke pemerintah daerah apakah betul perusahaan yang ada di desa kami sudah mengeluarkan CSR nya, kalo ternyata sudah apa saja bentuk realisasi CSR nya untuk Desa Telaga, dan tolong tanyakan dengan pemerintah daerah berapa CSR yang mereka keluarkan,” tanya Pak Syarif salah seorang RT di Desa Telaga.
Ibu Suyatmi yang merupakan Kepala Sekolah SMPN 4 juga meminta agar bisa di perjuangkan masalah fasilitas pendidikan yang ada di sekolahnya. Karena SMPN 4 adalah salah satu sekolah terfavorit di Mentawa Baru Ketapang dengan jumlah siswa 786 orang.
“Saat ini hanya 23 ruang kelas yang ada, dan kami kekurangan 2 ruang kelas siswa, sedangkan fasilitas komputer sekitar 40 unit, dikarenakan UNBK saat ini sudah menggunakan sistem online, maka kami berharap agar di perjuangkan saat pembahasan APBD 2020 nantinya untuk penambahan unit,” terang Kepala Sekolah ini.
Menangapi hal itu, Riskon Fabiansyah yang akrab dikenal Eko Syailendra ini mengatakan, bahwa dirinya menyampaikan dan mempertanyakan ke pemerintah daerah berkaitan dengan dana CSR yang warga tanyakan, apakah selama ini penyalurannya sudah tepat guna dan setuju dengan permintaan masyarakat agar ada transparansi mengenai besaran CSR yang dikeluarkan perusahaan yang berinvestasi di daerah Kotim.
”Harus ada azas saling menguntungkan baik di pihak perusahaan yang berinvestasi, maupun kepada masyarakat yang ada disekitar wilayah tempat perusahaan berinvestasi,” kata Riskon Fabiansyah, di Sampit.
Lanjutnya, kedepan harus ada terobosan serta inovasi mengenai komite sekolah yang ada di Kotim, karena selama ini Riskon menilai, disatu sisi komite dituntut untuk kreatif dalam hal pengawasan dan penggalangan sumbangan guna peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, tetapi disisi lain komite di hantui dengan aturan Pungutan Liar (Pungli), yang ketika dilaporkan dampaknya bersinggungan dengan hukum.
Menurutnya. Bagaimana anak-anak mau pintar kalo fasilitasnya saja tidak memadai, bagaimana fasilitas pendidikan bisa terpenuhi kalau sedikit-sedikit di hantui dengan yang namanya Pungli.
Kedepan pihaknya akan mencoba merumuskan dengan pemerintah daerah guna untuk mencari terobosan baru sehingga ada peran serta nyata perusahaan yang berinvestasi di Kotim untuk dunia pendidikan melalui CSR.
”Kalau siswa-siswi kita pintar kemudian lolos nantinya bisa menjadi tenaga terampil siap pakai oleh perusahaan, jadi ada simbiosis mutualisme yang baik,” tutur pria yang duduk DPRD Kotim komisi III ini.
Sementara itu sela-sela agenda reses, Riskon juga menyempatkan diri untuk melihat secara langsung kondisi sekolah SMPN 4 Ketapang. Lewat kegiatan ini turut serta hadir Kepala Desa Bangkuang Makmur, dan beberapa perwakilan warga Desa Pelangsian, dan Desa Bapeang.
(im/beritasampit).
