Editor : Maulana Kawit
SAMPIT – Riskon Fabiansyah anggota Komisi III DPRD Kotim dari dapil I belum lama ini menyerap keluhan masyarakat termasuk perangkat-perangkat desa atau kelurahan yang dinilai merupakan ujung tombak pemerintahan.
“Kita mendengarkan secara langsung keluhan mereka, dan dari beberapa RT yang hadir saat itu meminta untuk disandingkan dengan pemda berkenaan dengan insentif yang mereka terima kurang 8 tahun terakhir ini yang nilainya hanya 200rb/ bulan, ini yang mereka minta untuk di perjuangkan,” ungkap Riskon. Senin (11/11/2019).
Legislator Partai Golkar ini menjelaskan, mengingat tugas dan tanggung jawab para RT selama ini sangat berat, mulai dari persoalan kecil hingga persoalan sengketa dan lain sebagainya menjadi resiko, dia meminta agar menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Kita ketahui para RT lah yang menjadi ujung tombak memfasilitasi penyelesaiannya, apalagi seingat saya, selama ini para RT tidak diberikan dana operasional untuk ATK, warganya seperti mengurus surat pengantar KTP, surat nikah dan lain-lain yang menjadi ruang lingkup tugasnya selama ini, itu keluhan yang disampaikan ke kami saat reses kemarin,” ujarnya.
Riskon juga menegaskan etapang sudah wajar dan layak bila para RT menuntut kenaikan insentif ke pemda, melihat begitu kompleknya peran dan tanggungjawab RT, serta dampak resiko yang tinggi. Apalagi menurutnya sudah selama kurun waktu 8 tahun belum ada kenaikan insentif.
“Insya allah nanti akan coba kita sampaikan ke pemda saat pembahasan RAPBD 2020, mengenai permintaan para RT tersebut. Tapi memang agak berat bagi pemda untuk mengakomodir permintaan tersebut. Dikarenakan struktur APBD kita tahun depan memang sedang defisit dan ada beberapa PR (Pekerjaan Rumah) pemda yang harus diselesaikan seperti pembayaran proyek Multiyears, Pilkada dan Pilkades, juga mengenai penyesuain kenaikan pembayaran BPJS,” ungkapnya.
Riskon juga mengharapkan sebagai wakil rakyat terutama dapil Ketapang yang ada di parlemen pada prinsifnya sama dengan keinginan masyarakat, yakni bagaimana semua usulan dan keinginan masyarakat terpenuhi.
“Tetapi kita juga kita harus melihat secara obyektif kemampuan keuangan daerah,” tutupnya.
(drm/beritasampit)
