Hari HAM Sedunia, Firli Bahuri: Tidak Ada Keadilan Hakiki Tanpa Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum

Komjen Pol Firli Bahuri. Dok: Istimewa

JAKARTA–Lebih dari setengah abad yang lalu, tepatnya 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB merumuskan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang hingga detik diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Internasional.

Deklarasi yang dibuat atas nama rasa penyesalan umat manusia terhadap tragedi Perang Dunia II, dimana para pemimpin dunia yang menjadi anggota PBB, berkumpul dan bersumpah untuk tidak akan membiarkan lagi terjadinya masa kelam kehancuran umat manusia.

Ketua KPK Terpilih 2019-2023 Komjen Pol Firli Bahuri menegaskan bahwa Hari HAM internasional yang diperingati hari ini Selasa,10 Desember 2019 jangan hanya sekedar sebagai ceremony tahunan.

“Hari hak asasi manusia seyogyanya menjadi entry point bagi kita semua, untuk mengaktualisasi nilai-nilai hak asasi manusia yang hakiki dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Firli dalam keterangan yang diterima, Selasa, (10/12/2019).

BACA JUGA:   Gubernur Kalteng Hadiri Rapat Bersama Presiden di Istana Bogor

Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri itu mengatakan di Indonesia sendiri, persoalan HAM sudah dilegitimasi dalam beberapa pasal didalam UUD 1945, diantaranya pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.

“Ini menunjukkan bahwasanya para founding fathers kita, telah memberi perhatian khusus akan permasalahan HAM dikemudian hari,” ungkap Firli.

Firli bilang untuk melindungi HAM, tentunya harus ada penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum tentunya ada tujuan dan syarat. Pertama efektifnya hukum itu sendiri, kedua aparat penegak hukum, ketiga sarana dan fasilitas penegakan hukum dan yang keempat, adalah budaya hukum itu sendiri.

BACA JUGA:   Fraksi PKS DPR Gelar Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Bung Karno

Firli berujar sebagai aparatur penegak hukum, dirinya memastikan penerapan hukum yang tepat adalah penegakan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, menjamin keadilan dan mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat.

“Untuk itu, penegakkan hukum haruslah berkeadilan dan sejatinya sejalan dengan HAM. Saya sangat yakin, tidak ada keadilan hakiki tanpa kita menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan supremasi hukum,” pungkas Firli Bahuri.

(dis/beritasampit.co.id)