SAMPIT – Pembangunan Infrastruktur di Kotawaringin Timur dinilai masih belum merata, pasalnya di wilayah Utara Kotim keluhan ini masih sering disampaikan para warga.
Demikian diungkapkan M Abadi dan Juliansyah, dua (2) Legislator asal Daerah Pemilihan lima (V) yang meminta pemerintah daerah agar memperhatikan infrastruktur jalan yang saat ini menjadi keluhan utama masyarakat di daerah Utara Kotawaringin Timur tersebut.
Keluhan ini menurut Abdi yang juga duduk di Komisi II, merupakan hasil aspirasi masyarakat ketika ia beberapa waktu yang lalu turun kelapangan.
“Kami temukan fakta dilapangan, dulu persoalan jalan ini karena terbentur status kawasan, namun dengan adanya program Tora beberapa waktu lalu dan masih bisa di maksimalkan dengan cara Pinjam Pakai kami rasa tidak ada alasan untuk tidak mengakomodir berkaitan dengan hajat orang banyak ini,” beber Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim.
Hal senada juga disampaikan Juliansyah, menurutnya dengan diperhatikannya infrastruktur jalan maupun jembatan sebagai penghubung antar desa bahkan Kecamatan akan mendatangkan dan meningkatkan nilai jual secara ekonomis di wilayah Utara itu sendiri.
“Banyak sektor ekonomi masyarakat di daerah Utara yang masih sulit berkembang karena jarak dan juga Medan jalan termasuk masih terbatasnya wilayah jelajah sehingga menurut kami perlu di kembangkan lagi,” ujarnya.
Sebagai salah satu contohnya dia menjelaskan dari segi pertanian, peternakan, dan industri di wilayah Utara sebenarnya mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Namun dengan harga yang rendah dan juga resiko yang tinggi sehingga membuat masyarakat berpikir dua kali untuk mengembangkan potensi tersebut.
“Kita tida bisa pungkiri, misalnya harga BBM di daerah hulu sana, kenapa mahal ya karena memang jarak dan juga medannya yang sulit untuk dijangkau, bahkan harga bahan pokok seperti sayur mayur hanya bisa diimbangi dengan meningkatkan pertanian dari hasil tani warga lokal, tetapi kalau untuk bahan yang lain harganya bisa lima kali lipat,” ujarnya.
Disisi lain dia juga menilai untuk biaya kesehatan sangat mahal lantaran persoalan tersebut dan fakta saat ini juga masih dirasakan oleh masyarakat di daerah Kecamatan Bukit Santuai.
“Naik turun lewat sungai sudah wajib keluar biaya diatas 2 juta, misalnya dari Tumbang Gagu, atau daerah sekitarnya, itu sangat menyakiti masyarakat menurut hemat kami, beruntungnya masyarakat disana masih aktif berkebun secara manual sehingga mampu mengurangi beban kebutuhan pokok mereka, nah ini yang harus kami sampaikan juga kepada pemerintah daerah sekarang ini,” tutupnya.
(drm/beritasampit.co.id)
