Desa Minta Rumah Dinas Guru di Musrenbang Mentaya Hulu

MUSREMBANG - Anggota DPRD Kotim, M Abadi saat menghadiri Musrenbang di Kecamatan Mentaya Hulu

SAMPIT – Jajaran DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menghadiri Musrembang tingkat Kecamatan yang ada di daerah pemilihan masing-masing. Salah satunya M Abadi, Anggota DPRD Kotim dari Dapil V yang datang langsung guna menyerap aspirasi masyarakat dilapangan, Senin 13 Januari 2020.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan tersebut juga dihadiri unsur perangkat daerah (PD) guna menindak secara langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat termasuk kebutuhan urgen yang nantinya akan disampaikan kepada pemimpin daerah (Bupati) melalui sekertaris daerah sebagai bahan acuan.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim ini mengatakan ini keluhan masyarakat yang ditampungnya di Kecamatan Mentaya Hulu yakni ada beberapa permasalahan yang urgent diantaranya infrastruktur jalan, sarana pendidikan termasuk rumah dinas guru dan pelayanan kesehatan.

BACA JUGA:   Ketua DPRD Kotim Tinjau Langsung dan Bagikan Sembako Untuk Korban Banjir

“Dari apa yang kami serap langsung dengan masyarakat haru ini, masih sama seperti sebelumnya yakni berkaitan dengan infrastruktur jalan, sarana pendidikan, dan peningkatan pelayanan kesehatan,” ungkapnya.

Bahkan Abadi menegaskan dari hasil Musrenbang hari ini dia menerima keluhan dimana hampir semua rumah dinas guru di Kecamatan Mentaya Hulu kurang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah sehingga terjadi kekurangan rumah dinas.

“Ini warning juga untuk pemerintah daerah, terutama dinas terkait, bahwa di sana (Mentaya Hulu) Rumah dinas guru , hampir semua desa di mentaya hulu masih kekurangan, ini menurut kami hal yang terlupakan juga, bagaiamana guru mau mengabdi di tempat yang jauh kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi seperti apa yang kami temukan hari ini,” tukasnya.

BACA JUGA:   DPRD Kotim Minta Review Perbup No 19 Tahun 2021

Dia juga meminta agar permasalahan ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah supaya tenaga pendidikan terutama yang ada di pedesaan dengan jarak jauh bisa mendapatkan rumah dinas yang layak sehingga mereka bisa bekerja maksimal.

“Kami minta pemerintah daerah dalam hal ini cepat mengambil sikap, supaya tidak terjadi kesan pilih kasih atau masih banyak sekolah yang tidak terurus karena gurunya tidak mendapatkan rumah dinas yang layak,” tutupnya.
(drm/beritasampit.co.id)