JAKARTA— Tim 9 Partai Golkar menuding komposisi kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2019-2024 kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum tidak sama sekali mencerminkan komitmen kebersamaan.
Koordinator Tim 9 Golkar, Cyrillus Iryanto Kerong mengatakan bahwa komitmen rekonsiliasi dari Airlangga Hartarto yakni mengakomodir semua pendukung Bambang Soesatyo dalam kepengurusan DPP Partai Golkar periode lima tahun mendatang.
Menurut Kerong, Inkonsistensi politik Airlangga Hartarto tersebut, telah mencemarkan kewibawaan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie dan citra Menko Koordinator bidang kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
“Merujuk pada komposisi personalia kepengurusan DPP periode 2019-2024 hasil Munas X, maka sungguh sangat disesalkan, sebab Airlangga Hartarto dan rezim politiknya telah melakukan dusta politik dan atau kemunafikan politik,” tegas Kerong dalam konferensi pers di Restoran Batik Kuring SCBD, Jakarta Selatan, Jumat, (17/1/2020).
Selain itu, Tim 9 Golkar juga menilai rezim politik Airlangga Hartarto melakukan pelanggaran konstitusi organisasi (AD/ART Partai Golkar) secara konsisten, bahkan cenderung mengangkangi secara vulgar perintah AD/ART mengenai rekruitmen kepengurusan DPP.
“Rezim Airlangga sekaligus tidak mengindahkan prinsip-prinsip kriteria kompetensi dan persyaratan PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela),” tandas Kerong.
Untuk itu, Tim 9 Golkar mengingatkan seluruh kepala seluruh keluarga besar Partai Golkar untuk berani mengkritisi ketidakberesan yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto dan rezim politiknya. Hal itu demi mencegah terjadinya perpecahan yang nyata dalam organisasi Partai Golkar.
“Sungguh sangat disayangkan Partai Golkar sebagai aset politik bangsa dalam menjalankan pembangunan nasional, pada akhirnya harus pecah atau terbelah akibat dari kesalahan fatal dan berulang-ulang dalam hal tata kelola organisasi itu,” pungkas Cyrillus Iryanto Kerong .
(dis/beritasampit.co.id)
