MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Barut) kembali lakukan entry meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Rabu, 29 Januari 2020 di aula rapat Setda Kantor Bupati Barut.
Bupati Barut melalui Wakil Bupati, Sugianto Panala Putra SH menyampaikan, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Barut, adalah amanah sesuai Undang-undangan Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
Selain itu, juga merujuk pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2014, tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, “Bersama ini pemerintah terus berupaya memperbaiki laporan keuangan dari tahun ke tahun,” kata Sugianto membacakan sambutan Bupati Barut.
Dikatakan Sugianto, berbagai upaya terus dilakukan, bukan hanya sekedar untuk mencapai target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saja. Melainkan kata dia, sebagai bentuk tanggungjawab atas pengelolaan keuangan, dengan laporan baik oleh pemerintah Kabupaten Barut.
“Alhamdulillah, atas kerja keras kita semua perangkat organisasi daerah yang ada, maka tahun anggaran 2018 kita kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkapnya.
Tahun ini, kata Sugianto, pemerintah Barut berupaya mengejar kembali WTP tersebut. Ia berharap pemeriksaan hasil laporan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan dengan lancar.
Sementara, pihak BPK RI Kalteng, Ketua Tim Wijayanti SE AK menyampaikan, bahwa dalam entry merupakan salah satu tugas pokok BPK RI, bahkan ia berharap setiap pelaporan dari OPD Barut dapat memberikan laporan secara baik dan akurat, “Sehingga proses administratif dan sesuai aturan dapat berjalan dengan baik dan benar,” katanya dalam sambutannya.
