Riskon Fabiansyah : Menggali PAD Bisa Optimalkan PBB Dari Lahan Perkebunan Dan Pajak Kendaraan

Berita Sampit
FOTO : Drm/BS - Riskon Fabiansyah Anggota DPRD Kotim Dari Fraksi Partai Golkar

SAMPIT – Legislator asal Daerah Pemilihan  I (Satu) Kecamatan MB Ketapang, Riskon Fabiansyah menantang keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kotawaringin Timur (Kotim) ini hingga di tahun 2021 mendatang.

Menurutnya dalam rancangan awal RKPD untuk tahun 2021 mendatang keseriusan dari pemintah daerah dalam rangka mendorong peningkatan PAD guna mendukung realisasi APBD tahun 2021, perlu adanya inovasi dalam rangka menggali PAD salah satunya dengan mengoptimalkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari lahan perkebunan.

“Kemudian bisa juga melalui pembayaran Pajak Kendaraan dengan bekerjasama optimalisasi dengan pihak SAMSAT yang ada, guna penarikan retribusi pajak kendaraan di 17 kecamatan yang ada di kotim ini. Sehingga bisa meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor,” Ucapnya Rabu 1 Februari 2020 siang tadi.

BACA JUGA:   Pemprov Siapkan Rp 130 Juta untuk Korban Kecelakaan Air di Sungai Sebangau

Pria yang menjabat sebagai Anggota Komisi III DPRD Kotim dari Fraksi Partai Golkar ini juga menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kedepan oleh Pemda untuk Tahun 2021 yakni berkaitan dengan kenaikan insentif RT/RW yang ada di kotim ini.

“Karena kita semua mengetahui bahwa RT/RW adalah ujung tombak dalam suksesi program pemda yang sedang berjalan, dan sudah sepantasnya Pemda memberikan reward berupa kenaikan insentif yang selama ini hanya sebesar 200 ribuan saja, karena peran mereka juga sangat berpengaruh. Selain itu untuk APBD 2021 perlu mempertimbangkan pemerataan pembangunan untuk wilayah di Kotim yang disesuaikan dengan potensi yang ada diwilayah masing-masing,”Timpalnya.

BACA JUGA:   Lagi, Raimas Sabhara Kembali Gerebek Judi Dadu Gurak

Bahkan sebagai contoh Riskon menyebutkan kecamatan yang ada daerah selatan yang selama ini dinilai dan dicanangkan sebagai daerah lumbung pertanian Kotim, masih minim perhatian serius dari pemerintah daerah sendiri, sehingga ekonomi dari segi pertanian masih belum stabil.

“Perlu adanya perhatian lebih dari alokasi anggaran tahun 2021 sehingga target pemerintah untuk swasembada pangan dan sayuran bisa terwujud, dan Kotim nantinya tidak tergantung dengan daerah lain lagi. yang tidak kalah pentingnya untuk peningkatan SDM juga perlu perhatian pemda kepada fasilitas pendidikan Perguruan Tinggi, karena tidak bisa dipungkiri keberadaan universitas yang ada di Sampit adalah aset pemerintah dalam hal mencetak tenaga-tenaga ahli yang siap pakai untuk dunia kerja nantinya,” Tegasnya.

(Drm/beritasampit.co.id)