Nah, Dewan Pers Ingatkan Dana APBD yang Digerogoti Media Abal-abal

Ilustrasi APBD

PALANGKA RAYA – Kini pemerintah daerah perlu berhati-hati lagi, dalam mengelola anggaran daerahnya untuk media. Karena jika terbukti bekerja sama dengan media abal-abal, potensi dipidana.

Karena menurut data Dewan Pers di beberapa daerah, ada pemerintah daerah yang menjalin kerjasama dengan media yang tidak terverifikasi oleh Dewan Pers, padahal regulasinya jelas, bahwa media harus terverifikasi.

BACA JUGA:   DPR Kritik Keras Presiden Jokowi Terkait Tapera
800

Dilansir dari fajar.co.id, dimana Dewan Pers menyoroti persoalan tersebut. Ada dua jenis verifikasi, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Media profesional adalah media yang memenuhi ke duanya.

“Sesuai peraturan Dewan Pers sebagaimana dalam surat nomor 03/PERATURAN-DP/X/2019, tentang persyaratan Dewan Pers secara jelas merinci beberapa persyaratan bermedia,” kata Ketua Dewan Pers M Nuh Jum’at, 14 Februari 2020 di Jakarta.

BACA JUGA:   Maklumat Kapolri Dicabut, Polres Seruyan Pastikan Standar Protokol Kesehatan Tetap Diterapkan

Dengan aturan ini, semoga semua media di daerah Kalimantan Tengah sudah terverifikasi. Agara semua pemerintah daerah tak bermasalah, dengan aparat hukum khususnya BPK.

(Shp/beritasampit.co.id)