Pengangguran Di Kotim Masih Tinggi Kinerja Disnakertrans Disoroti

Berita Sampit
Riskon Fabiansyah Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur

Pengangguran Di Kotim Masih Tinggi Kinerja Disnakertrans Disoroti

SAMPIT – Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah kembali menyoroti kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang dinilai masih belum memberikan perubahan yang besar terkait nasib para pengangguran yang ada di Kotim ini.

800

“Kami ingin mereka (Disnakertrans) kembali bekerja maskimal untuk membantu pemerintah dalam menekan angka pengangguran tersebut, lakukan terobosan-terobosan baru sehingga lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kotim ini semakin mudah didapatkan ini kita lihat masih begitu-begitu saja justru malah bertambah kalau dibiarkan seperti ini,” Ungkapnya Jumat 14 Februari 2020.

BACA JUGA:   Gubernur Kalteng Menangis di Kampung Halamannya

Legislator Partai Golkar ini bahkan menekankan dalam hal pembinaan dan pemberdayaan tentunya instansi terkait memiliki peran dan tanggungjawab kepada semua masyarakat yang ada di Kotim, harapannya agar kedepan lapangan pekerjaan tidak semakin sulit diperoleh.

“Bayangkan saja berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk yakni 455.409. Angka pengangguran pada 2018 menurut tingkat pendidikan yakni SMK sebesar 31,93%. Sedangkan SMA 21,29%, tamat SMP 18,78%, tamat SD 7,33%, dan tidak tamat SD 17,13%. Adapun yang lulus perguruan tinggi hanya 3,53%. ini sangat tinggi sekali dan akan terus bertambah,”Ujar Anggota Komisi III bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

BACA JUGA:   Pemdes Kandan Salurkan BLT DD Tahap II Diterima 98 KPM

Selain itu dia juga meminta agar pemerintah daerah mulai memperhatikan secara serius hal ini, sehingga nantinya hal-hal negatif yang rentan ditimbulkan akibat sulitnya mencari lapangan pekerjaan ini bisa dicegah.

“Dari SMK dan SMA saja sudah sebanyak itu, apalagi yang sudah tidak sekolah dan masyarakat yang usianya diatas 25 tahun, jelas nantinya rentan kalau ini dibiarkan, banyak yang justru melakukan hal negatif karena sulitnya mendapatkan pekerjaan ini PR besar bagi pemerintah daerah,”Tutupnya.

(Drm/beritasampit.co.id)