Penyusunan RKPD 2021 Diharapkan Mampu Integrasikan Pembangunan Lintas Sektor

RAPAT : IST/BS - Asisten II Setda Katingan Ahmad Rubama, saat membuka kegiatan rapat konsultasi publik, di aula gedung kantor Bappelitbang Kabupaten Katingan, Kamis 20 Februari 2020.

KASONGAN – Dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran maupun antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Katingan akan melakukan pemetaan nomenklatur program.

Hal itu dilakukan sesuai pedoman Permendagri nomor 90 tahun 2019. Hasil pemetaan nantinya akan digunakan sebagai lampiran dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) tahun anggaran 2021.

Demikian sambutan tertulis Bupati Katingan Sakariyas yang disampaikan Asisten II Setda Katingan Ahmad Rubama, saat membuka kegiatan rapat Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah ddaerah (RKPD), Kabupaten Katingan tahun anggaran 2021, di aula gedung kantor Bappelitbang Kabupaten Katingan, pada Kamis, 20 Februari 2020.

BACA JUGA:   Kurangi Beban Masyarakat Penghasilan Rendah, Pemkab Luncurkan Program Sembako

“Dalam proses penyusunan RKPD tahun anggaran 2021 ini, saya minta semua pimpinan dan aparatur perangkat daerah serta seluruh stakeholders untuk berpikiran terbuka, terintegratif dan inovatif. RKPD yang kita susun ini harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur,” jelas Ahmad Rubama.

Hal ini, sesuai amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan Permendagri nomor 86 tahun 2017, bahwa daerah wajib menyusun RKPD.

BACA JUGA:   Anggota DPRD Katingan Minta Utamakan Keselamatan Kepada Jamaah Haul Guru Sekumpul

Dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dimaksud mengacu pada undang-undang nomor 25 tahun 2014, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dengan mengunakan pendekatan yaitu politik, teknokratik, partisipatif, dan atas-bawah (top-down), bawah-atas (bottom-up).

“Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2021 akan lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta menjawab isu-isu yang stratrgis yang ada. Saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan sebagai bahan selanjutnya untuk penyusunan RKPD tahun anggaran 2021,” pungkasnya.

(nas/beritasampit.co.id)