JAKARTA— Partai pendukung pemerintah di DPR berselisih paham terkait pembentukan Panitia Kerja (Panja) dan wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki persoalan gagal bayar PT Jiwasraya (Persero).
Anggota Panja Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menolak dibentuk Pansus usulan Fraksi PKS dan Demokrat untuk menuntaskan mega skandal korupsi perusahaan pelat merah tersebut.
“Sebetulnya kami melihat urgensinya apa kalau Pansus, tentu kan kita bertolak dari tujuan objektifnya, sasarannya apa,” kata Darmadi, Jumat, (21/2/2020).
Menurut Darmadi, alasan Komisi VI membuat Panja Jiwasraya itu agar dana nasabah secepatnya dikembalikan.
“Fraksi PDI Perjuangan tetap mendukung adanya Panja Jiwasraya, hal tersebut untuk menyelamatkan dana nasabah masyarakat dari perusahaan tersebut,” tegas Darmadi.
Kata Darmadi, ada tiga opsi Komisi VI DPR untuk menyelamatkan dana nasabah yakni holding asuransi, strategi investasi, hingga optimalisasi aset BUMN itu sendiri.
“Jadi, yang pertama yakni bagaimana supaya dana nasabah itu cepat dikembalikan,” tutur Darmadi.
Perusahaan BUMN asuransi ini mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait produk investasinya, JS Saving Plan atau produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan.
“Jadi, JS Saving Plan itu bisa diselesaikan oleh Panja melalui opsi-opsi tersebut,” ujar politikus asal Kalimantan itu.
(dis/beritasampit.co.id)
