PANGKALAN BUN – Ketua Fraksi PAN-PKS DPRD Kabupaten Kobar, Tuslam Amirudin meminta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk mensosialisasikan pengurangan Kouta BPJS di Kotawaringin Barat. Hal itu diungkapkan Tuslam kepada beritasampit.co.id, 25 Februari 2020.
Tuslam mengatakan kalau saat ini sejumlah warga mengeluhkan karena BPJS-nya tidak bisa digunakan di Puskesmas maupun di RSUD Sultan Imanuddin. “Saat ditelusuri memang ada pengurangan Kouta BPJS yang ditanggung pemerintah daerah Kotawaringin Barat,” jelasnya.
Dengan pengurangan Kouta tersebut akan berdampak kepada masyarakat khususnya yang tidak mampu. “Masyarakat yang memiliki kartu BPJS banyak yang kebingungan, karena saat mau berobat ke puskesmas dan ke rumah sakit ternyata kartunya sudah tidak berlaku lagi, kasihankan masyarakat,” terang Tuslam
Tuslam berharap kepada BPJS agar segera mensosialisasikan pengurangan Kouta tersebut. “Agar masyarakat tau,” tegasnya.
Dirinya menilai pengurangan Kouta tersebut juga agak janggal mengingat banyak masyarakat yang tidak mampu terdampak. “Saya menilai pengurangan juga sepertinya tidak jelas, sehingga banyak ditemukan masyarakat yang kurang mampu justru terkena dampak pengurangan, sebaliknya yang mampu justru tercover dalam peserta BPJS, Jadi lagi lagi kita minta agar pendataaan kepesertaan BPJS ini benar benar sesuai kondisi riiil di lapangan,” tegasnya.
Tuslam menegaskan juga perlunya pendataan ulang terhafap peserta BPJS yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kobar. Ini peruntukannya bagi warga yang tidak mampu jadi pendataan harus sesuai di lapangan Sehingga warga penerima bantuan iuran (PBI) dana kapitasi itu sesuai sasaran.
“Jika kebijakan harus melakukan pengurangan kuota karena adanya kenaikan iuran itu setuju tetapi dalam pengurangan itu harus diimbangi dengan data rill. Kasihan dong masyarakat yang benar benar tidak mampu di coret sementara yang mampu masih terdaftar,” tegas Tuslam Amirudin. (Man).
