Pemkab dan DPRD Diminta Transparan Menggunakan Anggaran

Berita Sampit
Audy Falent, Ketua LSM Bongkar Kotim.

SAMPIT – Seringnya Pejabat Daerah baik itu SOPD maupun Anggota DPRD Kotim, yang keluar daerah dengan kegiatan Kunjungan Kerja maupun Studi Banding, telah banyak menuai kritikan, salah satunya seperti yang diungkapkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bongkar Kotim, Audy Valent yang menilai pemerintah daerah maupun DPRD harus transparan terhadap penggunaan anggaran.

Menurut pengamatannya, selama ini permerintah terkesan tertutup terhadap penggunaan anggaran pada masyarakat, seharusnya juga bisa mengetahui untuk apa anggaran itu di keluarkan, apakah memang benar-benar di jalankan sesuai dengan program pembangunan.

“Jangan juga terlalu sering kunker dan studi banding, katanya pengiritan karena anggaran terbatas. Kita inginkan para pejabat daerah ini baik itu Kepala Dinas dan juga para wakil rakyat kita yang terhormat DPRD, transfaranlah dengan masyarakat, bagaimanapun anggaran keberangkatan mereka menjadi perhatian, apakah murni kunjungan kerja atau jalan-jalan, sebab yang digunakan anggaran itu uang rakyat” ungkap Audy, Kamis, 27 Februari 2020.

BACA JUGA:   9 Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan di Kotim Dilantik, Khairiah: Jalankan 10 Program Pokok PKK

Menurutnya, Pemerintah Daerah dan DPRD harus transparan dengan anggaran kunjungan kerja yang dikeluarkan, seperti mengadakan pertemuan dengan mengundang awak media, LSM serta tokoh masyarakat terhadap penggunaan anggaran tersebut, sehingga tidak ada kesan tertutup oleh pemerintah terhadap masyarakat.

Dirinya menambahkan, fungsi pengawasan juga harus dilaksanakan dengan serius oleh DPRD Kotim. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi, jangan sampai sebagai pihak yang dipercaya menjadi kepanjangan tangan masyarakat, juga sering keluar daerah dengan dalih kunker atau studi banding untuk memenuhi kewajiban, namun hasilnya belum dirasakan oleh masyarakat.

BACA JUGA:   Sebanyak 76 Kasus Narkoba Berhasil Diungkap Polres Kotim

“Karena pengunaan anggaran itu sudah merupakan fungsi pengawasan dewan, jangan sampai Dewan juga terkesan menutupi anggaran yang di gunakan SOPD,” tandasnya.

(Ilham/Beritasampit.co.id)