GBHN Dibutuhkan Untuk Memandu Arah Pembangunan Bangsa

Pangi Syarwi Chaniago (kanan) dalam diskusi Empat Pilar MPR di Media Center Parlemen Senayan, Senin, (2/3/2020). Foto: beritasampit.co.id/Adista Pattisahusiwa

JAKARTA— MPR periode 2019-2024 terus melakukan pengkajian yang cermat dalam menyikapi polemik menghadirkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagaimana direkomendasikan MPR RI periode 2014-2019, lalu.

Pengamat Politik, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan kebijakan MPR RI menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tersebut agar ada relevansi atau kesesuaian pembangunan dalam konteks kebutuhan kekinian.

Menurut Pangi, GBHN itu juga penting, agar arah perjalanan bangsa kedepan dapat disiapkan secara terencana, terukur dan sesuai dengan cita-cita negara Pancasila.

BACA JUGA:   Parpol KIB Harus Pikirkan Efek Ekor Jas

“Termasuk memandu trayek arah pembangunan bangsa, agar tidak keluar dari mandat cita-cita konstitusi,” kata Pangi dalam diskusi empat pilar MPR, ‘Fokus MPR Lima Tahun Kedepan’ yang digelar di Gedung Nusantara III Parlemen Senayan, Senin, (2/3/2020).

Wacana mereformulasikan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN tersebut, agar tidak terjadi inkonsistensi arah dan kebijakan pembangunan antara jenjang nasional dan daerah.

BACA JUGA:   Pembenahan Peran Parpol Akan Tutupi Kelemahan Proporsional Terbuka

“Karena selama ini, gubernur, bupati dan wali kota itu bekerja ikut selera masing-masing. Jadi dengan adanya GBHN itu, siapapun presidennya, sudah ada panduan jelas, kita tidak bisa keluar dari trayek yang ada,” pungkas Pangi Syarwi Chaniago.

(dis/beritasampit.co.id)